... 49 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. ...
... Pasal 3 Peta Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan,
penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 15 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Tani Harapan tanggal 16 Februari
2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 17 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Purwajaya tanggal 18 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Tani Bhakti tanggal 18 Februari 2012, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 35 Tahun 2009
... Paragraf I Kepaa Sub Bagian Perencanaan Pasal 4 Napa Sub Sagan Perencanaan merrpuremilugas sebaga benkut : a nvanyusun rercara kerja tahunan InSpekWat b rrenyusun rencana anggann clan talanja Inspelactat ...
... Perencanaan: i memtualdan menyampakan cabman basil kerja kepada atasan seba3al Penan99sIng kanabw tugasl mdaksanakan tugassugx Ian yang chtergan deb amsan Paragraf 2 Rapala Sub Bagian Evaluasi dan Petapxan Pasal ...
... membuat dan rrenyampakan Wotan had kera kepada atasan sebaga pertanggeng jawaban togas: m rneasanakan togas-togas tan yang abenkan Weh atasan Pararal 2 Kepala Sok" PengawreanPemerintah Mang Pemenntahan Pasal ...
... Bagian Kebga Inspekwr Pembanw tredayah I Pasal 7 Inspodur Bemoan, 'Mayan I rria -munyai wpm setaga Derikut a menyusun rencana liana dan Program inspektut hemtwatu Mayah I dan mensuuskan sasaran dan kebbakan ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Inspektorat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dam iangka liranglatlan letancaran pelaisarsan tea InSpeklaat
Kota Etarearbaru agar IMO tomayaguna dan berhasil guna aaa opertml,
dipanclang pall menetapkan Litman Tua Inspeedie Seivelans. tnakts
Pembantu Kepaa Sub Boman clan Kabala Sacs! Pada InSpektmal Kota
Paeratiam;
bahwa berdasatican perentaan sabaganuma diner/sue hum! a di San Penn
chtekapkan dengan Peraturan Welhota;
Undang-Undang Nana 9 Tabun 1999; UndangUndang Nara 8 Tahun 1974; Undang-Undang WM 10 Tatum 2004; Undang-Undang Noma 32 Tabun 2004; undang•Undang Ntacr 33 Tahun 21)04; Perabyran PernennUM Norris 38 Tahfn 2037; Permian Perenntah Norrof 9 Tahun 2003; Peraturan Pemenntah Nornor 41 Tahun 2007; Pera%san LieJen Daam trepan Nomor 57 Tahun 7038; Parana Damsel Kota Banietbars Noacr 2 Tabun 2008; Peraturan Daeah Kota Bareartiab Nona 12 Tahiti 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Inspektorat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Inspektorat Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 96 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... BAB VI STAF AH LI BUPATI Pasal 68 J a b a ta n S taf Ahli B upati terdiri dari : a. S taf Ahli B idang P em erintahan, H ukum d an Politik; b. ...
... Pasal 69 (1) S taf Ahli m em punyai tu g as m em berikan telaah an kep ad a B upati m asalah p em erin tah an D aerah sesu ai dengan bidang tugasnya: a. ...
... Pasal 70 H ubungan Kerja S taf Ahli dengan S a tu a n Kerja P erangkat D aerah (SKPD) bersifat K onsultasi d an koordinasi. ...
... Pasal 65 (1) Tim Keija Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi penganggaran dan pengawasan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai ...
... Pasal 66 (1) Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ...
... BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 67 (1) Kelompok J a b a ta n Fungsional, terdiri dari sejum lah Pegawai Negeri Sipil dalam jen jan g ja b a ta n fungsional te rte n tu b e rd a sa rk a n bidang ...
... Pasal 53 (1) Tim Kerja Pelaporan m em punyai tu g as m engoordinasikan p elak san aan p en y u su n an b a h an laporan p ad a S ekretariat D aerah. (2) U raian tu g as sebagaim ana dim aksud p a d a ayat ...
... BAB III STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN B agian K esatu S u su n a n O rganisasi Pasal 54 (1) S u su n a n O rganisasi S ekretariat DPRD terdiri dari; a. S ekretaris DPRD b. ...
... Bagian K edua K edudukan Pasal 55 (1) S ek retariat DPRD m eru p ak an u n s u r pelayan ad m inistrasi d an pem berian d u k u n g a n terh a d ap penyelenggaraan tu g as d an fungsi DPRD K abupaten. ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan uraian tugas Sekretariat daerah Tipe A dan Sekretariat DPRD Tipe B dengan menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai struktur organisasi dan uraiab tugas Sekretariat Daerah Tipe A; struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun; tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretariat DPRD; kelompok jabatan fungsional; staf ahli Bupati; dan Tata kerja Sekretaris Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
46 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Derah Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;
B. Bahwa dengan meningkatnya volume pekerjaan dan kebutuhan daiam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang periu melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Katingan ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2003
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB III : SUSUNAN ORGANISASI;
BAB IV : TATA KERJA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan Bagan Akun Standar Pemerintah Kab Jepara dengan rincian Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdapat pada APBD Kab Jepara, maka perlu menyusun Bagan Akun standar yang baru dan meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara No 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupatijepara No 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara No 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kab Jepara Tahun 2014 No 344);
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Pp No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 238/PMK.05/2011; Permendagri No 64 Tahun 2013; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006; Perbup Jepara No 47 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lampiran Peraturan Bupati No 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana diubah dengan Perbup Jepara No 54 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Jepara No 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 23 Tahun 2016
... PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...
... MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud ...
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
pIAGAM - PENGAWASAN INTERNAL - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomcr 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan
keyakinan yang rnemadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2014 dan diubah kembali dengan
UU
No 9 Tahun 2015;Pp No 79 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008 ;Perda No 2 Tahun 2014;Perbup No 35 Tahun 2014
Materi poko dalam peraturan ini antara lain : KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR,TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN
OKU TIMUR,KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP,PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP,LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;,.HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI,ENILAIAN BERKALA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2020
... - 19 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat P eratu ran B upati ini m ulai b erlaku, P eratu ran B upati Nomor 55 T ahun 2016 te n ta n g S u su n a n O rganisasi, K edudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...
... Pasal 22 P eratu ran B upati ini m ulai berlaku p ad a tanggal d iu n d an g k an . ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 D alam P eratu ran B upati ini, yang d im aksud dengan: 1. D aerah ad alah K abupaten Sinjai. 2. ...
... BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) S u su n a n organisasi S ekretariat DPRD, terdiri atas: a. S ekretaris DPRD; b. B agian U m um d an K euangan: 1. S ubbagian Program d a n K euangan; 2. ...
... BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 S ek retariat DPRD sebagai u n s u r pelayanan terh ad ap Dewan Perw akilan R akyat D aerah dipim pin oleh S ekretaris yang secara tek n is operasional b erada di baw ah d a n ...
... BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian K esatu S ekretaris DPRD Pasal 4 (1) S ekretaris DPRD m em punyai tu g a s m enyelenggarakan ad m inistrasi k esek retariatan , ad m in istrasi keu an g an ...
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
SUSUNAN ORGANISASI
KEDUDUKAN
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
PENGANGKATAN DAN PEMBERENTIAN DALAM JABATAN
TATA KERJA
KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016
... f 9 (1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan Pasal 25 (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri ...
... Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan ...
... Pasal 23 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi ...
... II 7 (1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ...
... Pasal 17 Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan ...
... Pasal 16 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi ...
... Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pembinaan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ...
... Pasal 37 Bidang Pembinaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan ...
... Pasal 36 (1) Bidang Pembinaan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pembinaan Kebudayaan dipimpin oleh ...
Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok ,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - ORGNISASI DAN TATA KERJA
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD.2016/No.57
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efiien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum; bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Perda Prov Jateng No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov Jateng, maka perlu menetapkan Pergub tentang organiasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Jateng;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2016; Perda Prov Jateng no 9 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Gubernur Jawa Tenagh Nomor 62 Tahun 2008 dicabut.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2022
... KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA BARAT M enim bang : a. bahw a sesuai In stru k si Presiden ...
... Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 2. ...
... Pasal 51 D alam h a l di s u a t u w ila y a h tid a k m em ilik i D o k te r P e n a s ih a t m a k a P e n g a w a s K e te n a g a k e rja a n d a p a t m e m in ta p e rtim b a n g a n m e d is k e ...
... Pasal 52 BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PROGRAM JKK DAN JKM Pasal 53 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 D itetapkan di Taliwang p ad a tan; BUPATI S AT, 2022 W. ...
... Pasal 28 (1) P e se rta y an g m eninggal m e n d a d a k dian g g ap seb ag ai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai d e n g a n k e te n tu a n p e ra tu ra n p e ru n d a n g - u n d a ...
... Pasal 29 D a la m h a l te r d a p a t p e r u b a h a n d a ta U p a h P e se rta , P e m b e ri K erja tid a k m e la p o rk a n p e r u b a h a n d a ta te r s e b u t d a n te rja d i risik o K e c ...
... Pasal 30 (1) P e m b a y a r a n m a n f a a t JK K a t a s k a s u s PAK m e n g g u n a k a n d a s a r p e r h i t u n g a n U p a h P e s e r ta p a d a s a a t p e n e ta p a n d ia g n o s is k lin ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non Aaparatur Sipil Negara Kabupaten Sumbawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bupati menyusun, menetapkan regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta mengambil langkah-langkah agar pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerajaan
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
Materi Pokok : Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan Dan Penetapan Jaminan Bagi Peserta Penerima Upah, Tata Cara Pemberian Manfaat JKK dan JKM, Pertimbangan Medis dan Mekanisme Kerja Dokter Penasehat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Jumlah Halaman: 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2021
... Pasal 3 0 (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Pengalihfungsian Lahan Pertanian ...
... Pasal 31 (1) Pengalihan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a, ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ...
... Pasal 32 (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat ( ...
... R uan g L ingkup Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan d an penetapan; b. pengem bangan; c. penelitian; d. pem anfaatan; e. pem binaan; f. pengendalian; g. pengaw asan; h. ...
... BAB II PER EN C A N A A N DAN PEN ETA PA N B a g ia n K e s a tu P e r e n c a n a a n Pasal 5 (1) P erencanaan LPPB diaw ali dengan p en y u su n a n u su la n p erencanaan oleh Pem erintah D aerah K ...
... Pasal 6 (1) D in as m en gu su lk an program kegiatan PLPPB k epada Bupati. (2) U su lan program kegiatan seb agaim an a d im ak su d p ada ayat (1) d ilak sanak an dalam Forum M usyaw arah R encana P ...
... KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1 0 TAHUN 2 0 2 1 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa untuk m elaksanakan ketentuan Pasal ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk m elaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. bahwa Lahan Pertanian Pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
c. bahwa Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pesawaran semakin berkurang karena beralihnya fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi Non Pertanian, sehingga diperlukan adanya
perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang
Berkelanjutan dalam m engupayakan terwujudnya Kemandirian,
Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No 26 Tahun 2007, UU No 33 Tahun 2007, UU No 41 Tahun 2009, UU No 2 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, PP No 1 Tahun 2011, PP No 12 Tahun 2012, PP No 30 Tahun 2012, PP No 25 Tahun 2012, PerMentan No 81 Tahun 2013, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2012, Perda Provinsi Lampung No 17 Tahun 2013
Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Halaman : 26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
