Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, JDIH Kabupaten Sorong Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Prospek Otonomi Khusus untuk setiap kampung, kelurahan, distrik tahun Kabupaten Sorong Selatan anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Peraturan DaerahKhusus(Perdasus) Papua Barat No.2 Tahun2019 menetapkanbahwa sebagiandanaOtsus Papua Barat dialokasikan untuk Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPPEK OTSUS dalam bentuk bantuan keuangan kepada Distrikdan Kampung dalam rangka penigkatan pembangunankampung bagi peningkatan kesejahteraan Orang AsliPapua(OAP)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 tahun 1999; UU Nomor 26 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 28 Tahun 2004; PP Nomor 28 Tahun 2004; PP Nomor 17 Tahun 2015; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
Peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman memberikan acuan penggunaan dana prosppek otonomi khusus untuk setiap kampung, kelurahan, dan distrik di kabupaten sorong selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2018
... maka telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal ...
PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMAGUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMAGUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan batas Desa
Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMAGUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB DAN 6 PASAL; MENGATURL HAL-HLA POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2.BATAS DESA PERSIAPAN SAMAGUNA;
3. KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN'
4. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2019
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka semua praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi
Pembayaran Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta seusai perkembangan teknologi dan informasi
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 3 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 58 Tahun 2005
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi:
1. Jenis Pembayaran yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai
2. Bukti Pembayaran harus dibuat dan disimpan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 91 TAHUN 2017
-
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2021
... Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf i dan huruf 0 dihapus, dan ditambah 1 (satu) hurufyakni hurufr sehingga pasal3 berbunyi sebagai berikut: Pasa13 Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah: a. dihapus ...
PERDA Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat, serta adanya penambahan dan penghapusan barang milik daerah yang menjadi objek retribusi perlu mengatur kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Kekayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 39 Tahun 2015
... Ketentuan Pasal 2 ayat (3),ditambah I [satu] huruf yaitu huruf e schingga Paw 2 bcrbunyl scbagat berikut: (3). Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud padnRY"I(2)mellputl: a. ...
PERWALI Kota Palembang No. 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mengubah
Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
Perwali No. 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perjanjian dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan dalam rangka mengoptimalkan dan memperluas kewenangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, maka perlu melimpahkan beberapa jenis perijinan baru yang belum diakomodir oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. Pelimpahan kewenangan beberapa perijinan baru kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif serta efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Perwali No. 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang perlu diubah kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan mengenai jenis perrijinan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Ketentuan Pasal 5ayat (2)diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2021/No.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu penyesuaian kembaIi atas hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong khususnya atas tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil penilaian appraisal yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dan tidak melebihi dari tunjangan perumahan dan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administrati fPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 7 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Pergub Kalsel Nomor 098 Tahun 2017; Perda Kab Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Kab Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Perda Kab Tabalong Nomor 09 Tahun 2017; Perbup Tabalong Nomor 40 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah yaitu terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 39 Tahun 2018
... agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran/ penyesuaian anggaran terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ...
perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kota
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD Tahun 2018/ No. 749
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa adanya asumsi perubahan/ penambahan/ pengurangan/ penyesuaian kegiatan pada perangkat daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran/ penyesuaian anggaran terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa Nomor Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Walikota Langsa Nomor 53 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 726).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperlukan perencanaan prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.15 Tahun 2004; UU no.25 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.17 Tahun 2007; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.20 Tahun 2004; PP no.8 Tahun 2008; PP no.90 Tahun 2010; PP no.12 Tahun 2017; PP no.45 Tahun 2017; Perpres no.2 Tahun 2015; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015;Permendagri no.86 Tahun 2017; Permendagri no.117 Tahun 2017; Permendagri no.31 Tahn 2019; Perda no.3 Tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.12 Tahun 2016; Perda no.13 tahun 2019; Perbup no.1 Tahun 2020; Perbup no.40 tahun 2020
peraturan ini merubah Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2019 pada ketentuan pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
merubah Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2019
5 halaman peraturan dan 117 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2020
... ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah KotaBanjarmasin (Berita Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2019 Nomor131)diubah sebagai berikut: Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa untuk penambahan beberapa nama jabatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sesuai Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/942/M.SM.04.00/2020 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu dlakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas Nomor 9 Tahun 2018
... Bapan Kedua Subba11lan Tat. u .. ha Pasal 10 ( I) Sub Bq,an To.ta Usaha dJplmptn olch ,;eomng KepnJa Sub Bagian Tata Usahn dwam melaksanakan rup,a bcmdn dl bawah dun bcmmggung jawab kepru! ...
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PADANG LAWAS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018/NO.09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Perda Kab. Padang Lawas No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 16 Tahun 2006; UU No.38 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Padang Lawas No. 05 Tahun 2016.
Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Pembentukan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
