PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) Pasal

Menemukan 108.071 peraturan dalam 0,23 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:

... BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam ...

... BAB III PENENTUAN BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN YANG TIDAK BOLEH MENiELENGGARAKAN REKLAiv:IE Pasal 3 Setinp orang/ b~

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peratl.iran Bupati ini yang dimak~ud dcngan: Dac1<:th a.dalah habupaten Ba.nyuwc:uigi. PPmP.rint:::1h n::u·rnh aclala.h Peme1intah Kabuoaten BanvuwanC! ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 60 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Hasil pencarian pada file:

... Dijemputpihak keluargaatau instansi rujukan; atau Pasal 13 Tempat rujukan Klien Rumah Singgah akan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian.Pa al12 (1) tiap Kli n PP S y g b r d di Rumah inggah akan dirujuk ...

... umum olehin tansi berwenang maka eli ertai dengan ; 1. berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu p tugas RumahSinggah dan instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

... Pasal 14 BABV PEMBIAYAAN (5) (4) (3) b. Diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Perangka daerah yang menyelenggarakan urusan p merintahan bidang sosial. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:

... airurt 2aa9 ieirtarrg Pajak Daerah dan Retrib*si Daerah juncto pasal zo Peraturan Daerah provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2o11 tentang pajak Daerah provinsi Bengkuru, sebagaimana telah diubah dengan peraturan ...

... BAB i KETENTUAN UMUUI Pasal 1 Daiam Peraturan ini yang dimaksud dengan : i. Daciieh riiaiail Fro.,,insi Bcngiruiu. 2. Perner:ntah Pr:.,,insi arisiah pemerintah l)nerah Provinsi Bengkulu. 3. ...

... perscn, untuk n--^-_:-,^:, _r, rI u1'11.i51, (laii h 7O oa lTrrnrh nrrirrl: nercenl iiL r .,r-_: ii Daerah Kabupaten I Kota. antara Pemerintah Kabupaten lKota Perncnntan l)aeralr r,rntuk Ferne::intah Pasal ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 67 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa
Hasil pencarian pada file:

... Pasal4 Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran JI Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini. ...

... BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA SEMPALAI SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal ...

... BATAS DESA ANTARA DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA SEMPALAI SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 39 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Page 46 Bagian Ketujuh Instalasi Pasal 17 (1) Komite adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Staf Medik Fungsional. (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : a. menyusun ...

... Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga fungsional ...

... BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. ...

... Page 47 Pasal 20 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Direktur dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. ...

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...

... Bagian Keenam Instalasi Pasal 16 (1) Instalasi adalah sarana penunjang dan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional rumah sakit. (2) Instalasi terdiri dari : a. Instalasi Logistik ; b. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 16 Tahun 2015
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... kedudukan, dari/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja DPPKADdapat menetapkan dimana tempat WajibPajak Terdaftar. (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

... (1) WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),ayat (3),dan ayat (4)mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPDke DPPKADyang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib ...

Download file:
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:

... i ' l I \ i I I i I I I I ' i i ' i ' \ ' 199 BAB V ETENTUAN PENUTUP Pasal 4 utat berteku pada tang@al didang8.AD Pet (ubeer int muua gucalangaea Peratarar ,, «etgerietsbkan pen Aff., .,rt,;, orang rnong ...

... . • < • •• : () BAB EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELA TTHAN Pasal 19 ' .' Past1 t ! ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... demi kelancaran pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)dan penyelamatan ekonomi masyarakat,; b. bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan Pasal ...

... Pasal5 Penyesuaiaan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 60 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:

... Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALlKOTA TEN11ANG PENYELENGGARAAN PARKlRDENGANSISTEMPROGRFSIF 4. ...

... KEWAJIDAN DAN I:.A.RANCANPENYELlENGGI\RfI.PARKIR DENGANSISTEM PROCHESIF Pasa16 Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, SI\"ukParkir untuk setiap jenis kendaraan bcrmotor aebagaimana dirnaksud dalhm Pasal ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:

... mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang s inergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serla masyarakal; c. bahwa berclasarkan ketentuan Pasal ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... J>;-1sal 12 (I) Progntm bina lingkungan clnn sosi;-tl scb8g:1imana dirnaksud clalam Pasal 11 ;1y;1t (1) hun11' a rncrupakan p1-ogram yang bcrlu_j-uan mcrnpc1·u1hu11kan fungsi lingkungan liidup dan pcngcloluannv ...

... (j) Progn1m langsung p;1cl,1 rn;is_\·ar·aknt scbagaima11a dimaksucl dalnm Pasal 11 ;rvc:it (I) l1un1f'c. d,1pal bcrupa: a. hibah, dnpnl dibcrikan olch l'<"n1s;ih;1;-1n kcp,1c.la n1as_var·akat yang mcrn1Jutuhk8 ...

... ./.1\ 11 Pasal 7 Oalam pcnyclcnggaraan T,JSP di dacrah, pcrncrinlah dacrnh bcrpcran : ,1. mcrnbc1·ik;1n pcmnham;_1n kcpacla pcn1s,d1n;rn agar pcduli kcpac.la sosial clan lingku11g;_1n di clac1·,il1: b. ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan