Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81D Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil
pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan · ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja
Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sa.kit Umum
Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Pekalongan;
Pasal. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 13 Tahun 2017
... a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besamya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...
... Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarifsebagaiberikut: Pasal3 Merubah tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu
adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus
Parkir.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir, Tarif Retribusi Tempat
Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus
Parkir.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016.
Peraturan ini mengubah tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tern pat Khusus Parkir. Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dimaksud ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut: Bus dan Truk/ Truck Box Rp 8.000,00 / sekali parkir; Sedan, Jeep, Minibus, Pickup / Pick Up Box dan sejenisnya Rp 5.000,00 / sekali parkir; Sepeda Motor dan Sejenis-nya Rp 3.000,00 / sekali parkir; Sepeda Rp 1.000,00 / sekali parkir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2021
... Pasal 4 Tahapan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi. ...
... Pasal 6 Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a. Kelurahan Blotongan; b. ...
... Pasal 7 Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Tingkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu: a. Kelurahan Kutowinangun Lor; b. ...
... Pasal 8 Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Argomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a. Kelurahan Tegalrejo; b. Kelurahan Ledok; c. ...
... Pasal 9 Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Sidomukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a. Kelurahan Mangunsari; b. ...
... BAB IV DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN SIDOREJO Pasal 10 (1) Batas Wilayah Kecamatan Sidorejo sebagai berikut: a. Batas Utara : Kabupaten Semarang; b. Batas Timur : Kabupaten Semarang; c. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, deskripsi batas wilayah di kecamatan sidorejo, deskripsi batas wilayah di kecamatan tingkir, deskripsi batas wilayah di kecamatan argomulyo, deskripsi batas wilayah di kecamatan sidomukti dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 49 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Bagian Keempat BIDANG KT.l'F.MUDAAN DAN OLAH RAGA Pasal 18 'Bidang Kepcmudaan dan Ohlh Raga mcmpuayai tugllS membao.tu Kepala Dinas dalmn mellll:sa.nakm t~ Dir= Par.iwisala, Kc:buchtyaa:n, Pemuda daa Olah ...
... Pasal 18, Bidang Kepemudaiut d&n Olah Rega mcnyclenggamlam fmtgsi : a. peny1.1sunan dan rienyiapan pmgram kerja di hidang kepemudaan dan olah ...
... Kebuda.yaan; dan j. pela~ sam•an tugas kcdinasnn loin y1111g diberikan oleh Kepala rndang Pnriwi:;mn dun Kebmlayaan sesuai dengan tugas dan fi.mgsiaya. 1'11.rar;ritf 3 Sek~i Kebnd.ayaan dan Kepurhakalun Pasal ...
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 49/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 8 Tahun 1985; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5.UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004; 7. UU Nomor 25 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. PP Nomor 28 Tahun 1972; 11. PP Nomor 18 Tahun 1986; 12. PP Nomor 100 Tahun 2000; 13. PP Nomor 9 Tahun 2003; 14. PP Nomor 58 Tahun 2005; 15. PP Nomor 79 Tahun 2005; 16. PP Nomor 38 Tahun 2007; 17. PP Nomor 41 Tahun 2007; 18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 19. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 21. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 22. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 25. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan; d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2019
... Pasal II .. 11 • ... (3) Kuota calon peserta didik yang dapat diterima melalui masing-masing Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jalur zonasi, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) ...
... Pasal II • ··' • . (3) Kuota calon peserta didik yang dapat diterima melalui masing-masing Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jalur zonasi, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31a Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk
lain yang sederajat, maka perlu Peraturan Walikota
Nomor 31A Tahun 2018 tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 31A Tahun 2018
ten tang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kuota calon peserta didik baru dan zona PPDB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2018
... Bagian Kedua Kedudukan Pasal3 (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. ..~ (2) UPTD Satuan Pendidikan merupakan bagian dari ...
... {AN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBlJDAYAAN DENG/IN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SUPATI LAMPUNG BARAT, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Sarat Nomor 8 ...
... ; BAB III SUSUl-JAN ORGANISASI Pasal4 (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Kepala Sekolah; dan b. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2022
... Pasal I ATAS 2021 DAN Beberapa ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 (Berita ...
... 0 0% 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Sagi Hasil (DBH) 14.447.185.000 14.447.185.000 0 0% 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 6.073.800.000 6.073.800.000 0 0% 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 989
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan adanya perubahan/pergeseran/ penyesuaian terhadap rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama dan antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 2 Pasal dan terdapat 1 Lampiran tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022
23
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 65 Tahun 2019
... Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. ...
... BAB III TATA KERJA Pasal 34 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ...
... BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Peraturan Bupati ...
... Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN Bagian Kesatu KEDUDUKAN Pasal ...
... Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Organisasi Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas. (2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan : a, Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri ...
SOTK-Struktur organisasi-tugas dan fungsi-tata kerja
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 65,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran di pandang perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Bagian Kesatu Kedudukan
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi
Paragraf 1 Kepala Dinas
Paragraf 2 Sekretariat
Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kesekretariatan
Paragraf 4 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Paragraf 5 Sub Bagian Keuangan
Paragraf 6 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
......
Paragraf 29 Seksi Metode dan lnformasi
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III TATA KERJA
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesawaran
-
36
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014
... .; dapat dilakukan apabila tt:rJa.d1; a. pcnycmpurnaan fungsJ sistern elektronik: IJAl3 IX PENGEMB,\NGAN SPI PIS~: Pasal 'l.5 ( 1) Pusda11n BKPM mt! ...
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 4, BN 2014/ NO 1617; https://jdih.bkpm.go.id/ : 21 HLM
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
