Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaKebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:
... P eratu ran Presiden Nomor 18 T ah u n 2020 ten tan g R encana P em bangunan Ja n g k a M enengah N asional T ah u n 2020- 2024 (Lem baran N egara Republik Indonesia T ahun 2020 Nomor 10); 11. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No, 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Prov. Riau No. 3 Taun 2019; Perda No. 7 Tahun 2014; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Sistematika; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 6 Tahun 2014
... Adrninistratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kejja, Pekerja dan Penerima Bantuan luran Dalam Penvelenggaraan Jaminan Sosial; c. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 28 Tahun 2021
... P eratu ran Presiden Nomor 60 T ah u n 2013 tentang Pengem bangan A nak U sia Dini H olistik-lntegratif (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2013 Nomor 146); 7. ...
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN PESAWARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
b.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, kecukupan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan Pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif di Kabupaten Pesawaran;
UU No 23 Tahun 2002, UU No 20 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 2 Tahun 2018, Perpres No 60 tahun 2013, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Halaman : 15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2019
... P eratu ran Presiden Nomor 86 T ah u n 2017 ten tan g R incian A nggaran P en d ap atan d a n B elanja N egara T ah u n A nggaran 2017 (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ah u n 2017 Nomor 194); 2 ...
PERBUP Kab. Pidie No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019
PERBUP Kab. Pidie No. 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal yang memuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.250.070.103.280,00 bertambah sejumlah Rp96.288.684.852,56 sehingga menjadi Rp2.346.358.788.138,56.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2017
... P eratu ran Presiden Nom or 70 T ah u n 2012 ten tan g P eru b ah an Kedua Perpres No.54 T ah u n 2012 ten tan g Pengadaan B a ra n g /Ja sa Pem erintah; 23. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan PERDA No.3 Tahun 2017 Pasal 6 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan PERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk maksud tersebut, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU NO.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.108 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005;PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.91 Tahun 2010; PERPRES No.70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.29 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 semula Rp 1.187.750.450.688,02 berkurang sejumlah Rp 37.869.259.500,23 sehingga menjadi Rp 1.149.881.091.187,79.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2014
... 33 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH'KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN, a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden ...
... P e ratu ra n Presiden Nomor 16 T ah u n 2018 ten ta n g P engadaan B a ra n g /J a s a P em erintah (Lem baran N egara Republik Indonesia T ah u n 2018 Nomor 33); 10. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000, PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 13 Tahun 2006, PerMendagri No 32 tahun 2011, PerMendagri No 64 tahun 2013, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 79 tahun 2018, PerMendagri No 77 Tahun 2020, PerBup Pesawaran No 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Sistem Akutansi Pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2007
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Presiden ...
RENCANA - KERJA - PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2008
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2007/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 serta menentukan prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya pada Tahun 2008, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008;
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 merupakan dasar dalam penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 selama 1 (satu) tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008
UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 7 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 01 Tahun 2005; PERDA No. 23 Tahun 2006; PERDA No. 01 Tahun 2007; PERBUP No. 10 Tahun 2006
PERBUP ini Mengatur Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2007.
2 hlmn;
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.05/2012
... Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 92/PMK.05/2012, BN.2012/NO.603, jdih.kemenkeu.go.id : 2 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 53 Tahun 2014
... Wilayah daratan Pulau Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan mangrove. 222,20 3 Wilayah perairan, yang dalam perkembangannya kawasan ini ditetapkdn sebagai kawasan pelestafien alam (KPA) bdrdisarkan Surat Keputusan ...
... Wilayah perairan, yang dalam perkembangannya kawasan ini 3 ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam (KPA) berdasarkan 110.117,30 Surat Keputusan Menhut No. 74/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2014- 2033
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan hutan di Kabupaten Jepara, perlu dilakukan secara terpadu dan terencana dengan mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam rangka pengelolaan hutan di Kabupaten Jepara, perlu dilakukan secara terpadu dan terencana dengan mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2014 - 2033;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut/II/2010; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut/II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut/II/2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Arahan Rencana Kehutanan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
86 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
