PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) DIKTUM

Menemukan 80.094 peraturan dalam 0,05 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... ·o + .01 � OQ v- KEl:-U'l'USAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No.: 256 TAHUN 1266 PRESIDEI'J REPUBLIK IrIDONESIA, mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasanja. ...

... Pr-e e.i den No. 312 t.ahun 1965 dan raempe r-- hent.Lkan derigan horrnat; Ke t ua , Wakil Ketua clan para anggo t.a dari Panitya Pus�t Penampungan Bentjana Alam seperti termaisud dalam Keputusan Fresiden ...

... Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ; KEDUA Mengingat 1-:enetapkan PERT i'J,".A Mcndengar e · Jv'ienimbang KErrIGii. ....... ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO ...

... .· · ., ••••• Ditetapkan Denc;an berlakunja Keputusan ini semua peraturan jang berten-. tangan dengan Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku. ...

... SALINAtJ : Surat Keputusan ini dlkirimkan untuk diketahui kepada : 1. Para Menteri Ute.ma 2. Para Menteri · , 3. Pimpinan M.P.R.S.; 4. Pimpinan D.P.R.-G.R.: 5. Pimpinan Badan Pemeiriksa Keuangan ; 6. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mengubah
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Perpres No. 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  2. Perpres No. 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  2. PERPRES No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  3. PERPRES No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004
Diubah sebagian dengan
  1. PERPRES No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  2. PERPRES No. 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara
  3. PERPRES No. 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara
  4. PERPRES No. 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
  5. PERPRES No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
  6. PERPRES No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara
  7. PERPRES No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara
Mengubah
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
  2. KEPPRES No. 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
  3. KEPPRES No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  4. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Perpres No. 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  2. PERPRES No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  3. PERPRES No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  4. KEPPRES No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
  5. KEPPRES No. 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
Mengubah
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
  2. KEPPRES No. 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
  3. KEPPRES No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  4. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMIN! TAHUN 2015. ...

... dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAILTOMINI TAHUN 2015 PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal II Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. - 16 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... Pasal 2 Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diubah sebagai berikut: 1. ...

... Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I - 2 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Hasil pencarian pada file:

... , DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan ...

... Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ...

... PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN. ...

... Pasal 5 Bentuk Rancangan Keputusan Presiden adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini. ...

... Pasal 6 Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan dibawah Keputusan Presiden, nutatis mutandis dengan bentuk Rancangan Keputusan Presiden Tersebut Pasal 7 Bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah ...

... lampiran Keputusan Presiden ini.Pasal 8 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar ... ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 44 Tahun 1999 Tanggal : 19 Mei 1999 3. ...

... RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ….. TAHUN ... ...

... TENTANG } 1 ½ Spasi (Nama Keputusan Presiden) } 2 Spasi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA } 2 Spasi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, } 3 Spasi Menimbang : a. bahwa . ................ } ½ Spasi } 2 Spasi b. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... .·;_ ··r: Keputusan Presider\ R.I.� Nomor )9 T.ahuii. 19.�9. ·��. ,i· ( 7) '),.:,,. ;irt.0, e1, I'el•indt:strian " . < .. ,, . ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. Keppres Nomor 170 Tahun 1966
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Hasil pencarian pada file:

... Ke onr.usan Presiden R. I. Ne,. 11 t.ahun 196'.) • r.�- l! T u g J-re:dde! ...

Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1969 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1968 Tentang Pemberian Premi Pembelian Beras untuk Stock Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 112 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan