Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) DIKTUM

Menemukan 80.099 peraturan dalam 0,065 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003
Abstrak
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003; 6. ...

... KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden ...

Hal. 2, File: KEPPRES No.23 TH 2004.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN ...

... SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi ...

... Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden ...

Hal. 1, File: KEPPRES No.23 TH 2004.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

Hal. 6, File: KEPPRES No.23 TH 2004.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 2004 tentang Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004
Mengubah
  1. KEPPRES No. 88 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002
  2. KEPPRES No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
Download file:
KEPPRES No.23 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat
Abstrak
Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988
Mengubah
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat
Download file:
KEPPRES NO 9 TH 1988.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 263 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Perintah Kepada Menteri Olah Raga Melaksanakan Keputusan Presiden No.131 Tahun 1962
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Keppres No 263 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 54 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995
Mengubah
  1. KEPPRES No. 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna
Download file:
Keputusan_Presiden_no_39 TH 1995.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 154 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mengubah
  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
Download file:
Keppres_No_154_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri
Mengubah
  1. KEPPRES No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri
Download file:
Keputusan_Presiden_no_98 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2002
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002
Mengubah
  1. KEPPRES No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
Download file:
KEPPRES No.8 TH 2002.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya
Mengubah
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1977 tentang TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA
Download file:
Keppres No 21 TH 1980.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 349 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Penetapan Tambahan Dan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 48 Dan 164 Tahun 1965
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 48 Tahun 1965 tentang Proyek Political Vennus
  2. KEPPRES No. 164 Tahun 1965 tentang Pembangunan Proyek Political Venues
Download file:
Keppres No 349 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1961 Tentang Bank Koperasi Dan Nelayan
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Keppres No 110 Tahun 1961.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan