PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1980
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  2. UU No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
APBN
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
APBN
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
APBN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan