PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian

Menemukan 234 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perindustrian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenperin No. 5 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2014 Tahun 2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Induastri Menengah
Mencabut
  1. Permenperin No. 98/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil Menengah
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perindustrian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenperin No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
  2. Permenperin No. 31/M-IND/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Mengubah
  1. Permenperin No. 69/M-IND/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/7/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
  2. Permenperin No. 19/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenperin No. 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Diubah dengan
  1. Permenperin No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M­-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
  2. Permenperin No. 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M­-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perindustrian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenperin No. 30/M-IND/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Mencabut
  1. Permenperin No. 07/M-IND/PER/5/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perindustrian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenperin No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
  2. Permenperin No. 31/M-IND/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
  3. Permenperin No. 106/M-IND/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Mengubah
  1. Permenperin No. 19/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND-PER/3/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenperin No. 59/M-IND/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib.
Mencabut
  1. Permenperin No. 49/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenperin No. 13/M-IND/PER/2/2013 Tahun 2013 tentang Program Reatrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan menengah (IKM)
Mencabut
  1. Permenperin No. 141/M-IND/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM Tekstil Dan Produk Tekstil Serta IKM Kulit dan Produk Kulit
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenperin No. 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perindustrian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenperin No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
  2. Permenperin No. 31/M-IND/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
  3. Permenperin No. 106/M-IND/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
  4. Permenperin No. 69/M-IND/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/7/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan