Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.312 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Download file:

Permenhub Nomor 14 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

Permenhub No. 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor

Download file:

Permenhub Nomor 13 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Permenhub No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Download file:

Permenhub Nomor 12 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Permenhub Nomor 11 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi (Fal) Udara
Permenhub No. 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (Fal) Udara

Download file:

Permenhub Nomor 10 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Keamanan Penerbangan Nasional

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
Permenhub No. 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional
Permenhub No. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara
Permenhub No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
Permenhub No. 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara
Permenhub No. 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

Download file:

2024pmkemenhub009.pdf

Keamanan - Penerbangan Nasional

2024

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 9, BN 2024 (210) : 21 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional

ABSTRAK:

Untuk menyesuaikan dengan Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum Internasional dan kebutuhan masyarakat.
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; Perpres Nomor 23 Tahun 2022; dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022.
Permenhub ini mengatur tentang Keamanan Penerbangan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri bertanggung jawab terhadap Keamanan Penerbangan Nasional. Penetapan sistem keamanan pada Bandar Udara baru ditentukan berdasarkan prakiraan data jumlah penumpang berangkat. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus melaksanakan koordinasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
Permehub ini mencabut Permenhub Nomor 92 Tahun 2015, Permenhub Nomor 53 Tahun 2017, Permenhub Nomor 51 Tahun 2020, dan Permenhub Nomor 28 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Permenhub No. 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Permenhub No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Download file:

Permenhub Nomor 8 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Permenhub No. 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Dan Laut Beserta Amandemennya
Pasal 13 huruf huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permenhub No. 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal
Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permenhub No. 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan
Pasal 37, Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 68 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Permenhub Nomor 7 Tahun 2024.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

Download file:

2024pmkemenhub006.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Permenhub No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Download file:

2024pmkemenhub005.pdf

Pelayanan Publik - Angkutan Barang - Laut

2024

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 5, BN 2024 (153): 9 hlm.; jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
Dasar hukum Peraturan menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 27 Tahun 2021; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022.
Permenhub ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut dilakukan dengan menggunakan kapal barang dan/atau kapal ternak. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut dilakukan dengan menggunakan kapal milik negara dan/ atau kapal yang dioperasikan oleh Pelaksana.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 843), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT