Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.696 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

Download :
173~PMK.05~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.08/2016

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Download :
PMK Nomor 260 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.04/2022

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 126 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeaan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVIS-19) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeaab Dan/ATau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Mengubah :

PMK No. 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PMK No. 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PMK No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
PMK No. 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Download :
164_PMK.04_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
PMK Nomor 26 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2015

Mitra Utama Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeaan

Diubah dengan :

PMK No. 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 229 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2021

Pengelolaan Dana Insentif Daerah

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

Mencabut :

PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Download :
160_PMK.07_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2019

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
1~PMK.05~2019Per.pdf

Abstrak

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA - BADAN LAYANAN UMUM - KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA

2019

Peraturan Menteri Keuangan NO. 1/PMK.05/2019, BN 2019/NO 2; KEMENKEU.GO.ID : 9 HLM.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/1026/II/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 2 Maret 2018, perlu mengatur tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo pada Kepolisian Negara Republik Negara
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna Jasanya. Tarif layanan BLU tersebut terdiri dari: 1. tarif layanan berdasarkan kelas; a. tarif instalasi rawat inap; b. tarif tindakan rawat inap umum; c. tarif tindakan persalinan; d. tarif perinatologi; e. tarif tindakan medik operatif; dan f. tarif layanan penunjang medik 2. tarif layanan tidak berdasarkan kelas: a. tarif administrasi dan konsultasi dokter; b. tarif rawat jalan; c. tarif instalasi gawat darurat; d. tarif intensive care unit; e. tarif kamar jenazah; f. tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara; g. tarif sewa alat; h. tarif penggunaan ambulans; dan i. tarif pendidikan dan pelatihan 3. tarif farmasi. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
-
-
13 HLM, Lampiran halaman 10-13.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
175~PMK.05~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.05/2019

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Padang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
66_PMK.05_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.07/2023

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

Mencabut :

PMK No. 25/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
PMK No. 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

Download :
3_PMK.07_2023.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.