Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.648 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Download :
202_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 50/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)

Diubah dengan :

PMK No. 63/PMK.010/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Mencabut :

PMK No. 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Download :
PMK Nomor 30 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.06/2018

Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

Download :
PMK Nomor 168 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 3/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah

Download :
PMK Nomor 115 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Download :
PMK Nomor 219 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.05/2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible

APBN

Download :
2012 PMK 92.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.02/2012

Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian/Lembaga

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
2012 PMK 192.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.04/2020

Kawasan Industri Hasil Tembakau

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 22 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

Download :
21_PMK.04_2020.pdf

Abstrak

KAWASAN INDUSTRI - HASIL TEMBAKAU

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 21/PMK.04/2020, BN. 2020/NO. 259, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 15 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau

ABSTRAK:

bahwa untuk lebih mendukung, mengembangkan dan meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau, serta untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu memberikan kemudahan berusaha pada kawasan industri tembakau dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN Tahun 1995 No.3613)sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pengusaha Pabrik di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau diberikan kemudahan berupa perizinan berusaha, kegiatan berusaha, dan penundaan pembayaran cukai. Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik di Kawasan Industri Hasil Tembakau, wajib memiliki NPPBKC dengan mengajukan permohonan NPPBKC sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPPBKC dan memaparkan proses bisnis kepada kepala Kantor Pelayanan Utama atau kepala Kantor Pelayanan bersama dengan kepala Kantor Wilayah. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/ atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan, serta kewenangan lain, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Cukai.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
-
-
15 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.07/2014

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Mencabut :

PMK No. 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Download :
2014 PMK 54.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.04/2008

Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Diubah dengan :

PMK No. 156/PMK.04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat

Download :
PMK Nomor 111 Tahun 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.