PERWALI Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan
ABSTRAK:
dalam rangka evaluasi, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan untuk menumbuhkembangkan iklim pembangunan perumahan yang sekarang mulai melamban serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenneglinghup No. 17 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2003; Perwali Banjarbaru No. 23 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan yang terdiri atas 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 17 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelarangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Wilayah Hukum Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa hak menganut suatu agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, harus dilindungi oleh negara, karena hak untuk beragama dan menjalankan ajaran agama yang dianut oleh seseorang warga negara merupakan hak dasar setiapp orang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : KUHP, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 1/PnPs/1965, UU No. 8 Tahun 1985, UUNo. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 18 Tahun 1986, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 12 Tahun 2006, Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1979, KEPJA No. Kep-004/J.A/01/1994, Keputusan Bersama Menag, Jaksa Agung dan Mendagri No. 3 Tahun 2008, No. Kep-003/A/JA/6/2008, dan No. 199 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Larangan, Sosialisasi, Kelembagaan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2011.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan PT. tangerang Nusantara Global dan guna mendukung visi, misi serta tujuan didirikannya Perseroan Terbatas tangerang Nusantara Global yang merupaka salah satu Perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Tangerang, maka perlu diatur mengenai direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global dengan Peraturan walikota.
UU No 2 Th 1993; UU No 40 th 2007; UU No 23 th 2014 yang telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 54 Th 2017; Perda No 10 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Masa Jabatan; 3. Tugas, Kewajiban, tanggung Jawab, dan Wewenang; 4. Larangan; 5. Penilaian Kinerja; 6. Penghasilan; 7. Cuti; 8. Pemberhentian; 9. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; 10. Pelaporan; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Wall Kota Baubau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan
, Susunan Organisasi
, Tugas dan Fungsi
, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja K
ota Baubau, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wall Kota Baubau tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 2. Undang
-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6
, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494
); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I
ndones
ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
, Tambahan Le
mbaran N
egara Republik I
ndones
ia Nomor 5679)
; 4
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemb
aran N
egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
, T
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); 6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296); 8. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 40).
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB III URAIANTUGASJABATAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BAUBAU
BAB IV URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
BABV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
25
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
bahwa dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 umtuk persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mengamanatkan dibentuknya kelembagaan pengadaan barang/jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018.
Pencabutan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Perda No 6 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD TA 2014, maka perllu menetapkan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Surakarta TA 2014;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 48 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang APBD TA 2014 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2014.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelayanan Pemda kepada masyarakat dan dengan berlakunya PP No 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan dan PemenLH No 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan, maka Perwal Semarang No 4 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Perwal Semarang tentang perubahan atas Perwal Semarang No 4 Tahun 2013 tentang Standar pelayanan Publik Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1990; UU No 30 tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 54 Tahun 2000; PP No 82 Tahun 2001; PP No 27 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; PP No 101 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; PermenLH No 18 Tahun 2009; PermenLH No 30 Tahun 2009; PermenLH No 9 Tahun 2010; Permen LH No 15 Tahun 2010; PermenLH No 16 Tahun 2012; PermenLH No 5 Tahun 2012; PemenLH No 8 Tahun 2013; PermenPANRB No 15 Tahun 2014; PermenLH dan kehutanan No P.102/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2016; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2007; Perda Prov Jateng No 10 tahun 2004; Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006; Perda Kota Semarang no 3 Tahun 2012; Perda Kota Semarang no 8 Tahun 2014; Perda Kota Semarang no 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang no 4 Tahun 2013; Perwal Semarang No 72 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 Pasal 1, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2, serta Lampiran angka IV,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 diubah.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:
a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariaanya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan bidang industri, semakin meningkatnya pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mentapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perzinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
5.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun
2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Tata cara dan
Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Kendari Nornor 5 Tahun 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PERIZINAN
BAB V KEWAJIBAN
BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII SANKSI
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
30
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
