STANDAR BIAYA HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BENGKULU
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Upaya menciptakan aparatur yang bebas dari praktek pungutan liar dan upaya memacu kinerja kepada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Punguan Liar Kota Bengkulu.
1. UU No. 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 25 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 58 Tahun 2005
8. PP No. 18 Tahun 2016
9. Perpres No. 87 Tahun 2016
10. Permendagri No. 13 Tahun 2006
11. Perda Kota Bengkulu No. 2 Tahun 2010
12. Perda Kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016
13. Perwali Bengkulu No. 20 Tahun 2015
14. Perwali Bengkulu No. 42 Tahun 2016
Peraturan ini berisikan standar biaya honorarium untuk Unit Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu yang terdiri atas Penanggungjawab, Penasehat, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Ketua Pokja/Tim Ahli, Anggota Sekretariat, Anggota Pokja, dan Anggota Tim Sekretariat pada Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2016.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas
Kesehatan; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 110
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 110 Tahun 2021 dicabut.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING YANG TERINTEGRASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanaan publik yang prima disusun sistem e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.28 tahun 1999, UU no.25 tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.56 tahun 2005, PP No.6 Tahun 2008, PP No.82 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP no.17 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.52 Tahun 2011, Permenpan No.52 Tahun 2011, Permenpan No.35 Taahun 2012, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara pengusulan Program/Kegiatan Melalui E-Planning; Integrasi Eplanning ke E budgeting; Pengendalian dan evaluasi; ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA
BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban dan toleransi dalam
penyelenggaraan ibadah Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul
Fitri serta pengendalian penyebaran Covid 19, maka
ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan
Idul Fitri perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan
Idul Fitri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016; 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Pasal 8 A sehingga berbunyi:
Dalam kondisi bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial,
ketentuan dalam Pasal 8 dapat dikecualikan sehingga setiap pengusaha dan
masyarakat wajib memenuhi ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat yang
ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan
pemerintah daerah lainnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dan
Idul Fitri
jumlah 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 14 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3),
Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (7), Pasal 14
ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (9), Pasal 23 ayat
(5) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PERDA No. 1 Tahun 2018.
Pelayanan Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Ketenagakerjaan Kota Balikpapan bagi tenaga kerja, pekerja, serikat
pekerja, pengusaha/perusahaan di wilayah Kota Balikpapan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. prinsip dasar Pelatihan Kerja antara lain:
a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya
manusia;
b. berbasis pada Kompetensi Kerja;
c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat;
d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
Pelayanan Ketenagakerjaan dilakukan secara Daring dan Luring. Pelayanan Ketenagakerjaan terdiri atas:
a. pendaftaran pelatihan;
b. pendaftaran info lowongan Pemagangan;
c. pelaporan Pemagangan;
d. pelaporan tanggung jawab sosial lingkungan tentang peningkatan kualitas
sumber daya manusia;
e. pendaftaran dan pelaporan Pencari Kerja; dan
f. pendaftaran info lowongan dan penempatan tenaga kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
15 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat di Kota Tasikmalaya serta
untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokraksi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota
Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
Terdiri dari 15 Pasal, 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Pelaksanaan Mpp, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
mengatur mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota Tasikmalaya
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Tahun 2020 No. 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:
Penyelenggaraan cadangan pangan di Kota Tangerang telah diatur Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan namun diperlukan penyempurnaan agar memberikan manfaat yang optimal bagi kebutuhan masyarakat, maka Peraturan wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah.
UU No 2 Th 1993; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 79 Th 2005; PP No 17 Th 2015; Perpres No 15 Th 2010; Perpres No 48 Th 2016; Permendag No 04/M-DAG/PER/1/2012; Permentan No 11/PERMENTAN/KN.130/2018; Pergub Banten No 17 Th 2014; Perwal Kota Tangerang No 84 Th 2019.
Perubahan Peraturan wali Kota Tangerang Nomor 84 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 84 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2020.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
ABSTRAK:
Dalam rangka menyelaraskan subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perwali No.32 Tahun 2019.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan perubahan pada Ketentuan Pasal 9 dan Ketentuan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diubah.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
