PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Daerah guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban atas beban APBD Kota Singkawang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Peraturan Preiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008, PERDA No. 2 Tahun 2008, PERDA No. 5 Tahun 2008, PERDA No. 6 Tahun 2008, PERDA No. 3 Tahun 2012, Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan, Pasal I, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
61 halaman dan Penjelasan 25 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga Kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2024 No.13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama Negeri, Dan Swasta Di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2024/2025
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan dalam
rangka mendukung pengelolaan arsip keuangan perlu disusun Jadwal Retensi Arsip Keeuangan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 43 tahun 2009; PP No 21 Tahun 1988; PP No 28 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2012;
Peraturan walikota ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2014.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak - Kanak Dan Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak
dan Sekolah dengan cara yang lebih baik dapat membuka
kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia
sekolah untuk mengakses layanan pendidikan dengan sebaikbaiknya dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di
Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta
Didik pada Taman Kanak- kanak dan Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-unda,:ig Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, persyaratan calon peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah, biaya pendaftaran, daya tampung sekolah dan jumlah siswa dalam rombongan belajar, seleksi,sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 5 tahun tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana aslokasi khusus fisik;
b. berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 disebut bahwa DAK dianggarkan sesuai peraturan presiden tentang rincian APBN Tahun anggaran 2018 atau peraturan menteri keuangan alokasi DAK tahun anggaran 2018 dan apabila peraturan tersebut di terbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabatan APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberintahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan ABPD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintahan daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018
c. berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) dan ayat (6) peraturan daerah kota makassar nomor 4 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mengamanahkan pengesahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan atar jenis belanja serta pengeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam peraturan walikota;
d. surat menteri dalam negeri republik indonesia nomor: 426.3/2273/SJ tanggal 11 april 2018 perihal perubahan rute pengerakan obor (torch relay) asian games xvii tahun 2018;
e. surat direktur jenderal penyediaan perumahan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : PR 0103-RW/340 tanggal 7 juni 2018. perihal mekanisme pelaksanaan bantuan rumah swadaya
f. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, terdapat rincian objek kegiatan dalm dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA. 2018 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah dengan surat:
1. surat kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman kota makassar nomor : 640;1092-disperkam/vi/2018. tanggal 21 juni 2018, perihal permohonan perubahan DPA (parsial) tahun anggaran 2018;
2. surat pit. kepala dinas lingkungan hidup kota makassar nomor : 560.3/1964/dlh/vi/2018, tanggal 28 juni 2018 perihal usulan pergeseran rekening belanja dpa-skpd ta. 2018;
3. surat kepala dinas pemuda dan olahraga kota makassar nomor: 900/756/dispora/vii/2018. tanggal 9 juli 2018 perihal dukungan persiapan dan pelaksanaan kegiatan torch relay;
4. surat pit. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota makassar nomor: 900/487/vii/2018. tanggal 9 juli 2018 perihal usulan pengeseran rekening belanja DPA.SKPD TA. 2018.
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b ,huruf c, hutuf d dan huruf e maka perlu ditetapkan dengan peraturan walikota makassar.
1. pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945;
2. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822);
3. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286);
4. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286);
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaraan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355);
6. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400);
7. undang-undang nomor 33ctahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 1215, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234);
9. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undnag-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);
10. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang perbendaraan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);
11. peraturan presiden republik indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik (lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 11);
12. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah kota nadya makassar dan kabupaten gowa, maros dan pangkajene dan kepulauan dalam lingkupan daerah proposi selawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 65, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2970);
13. peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota ujung pandang menjadi kota makassar dalam wilayah proposi sulawesi selatan (lembaran negara republik indoneisia nomor 193);
14. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4578);
15. peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (lembartan negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5165);
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahhun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kesua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah);
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 3026);
18. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendepatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 825);
19. peraturan menteri pemdidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus bidang pendidikan (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 426);
20. peraturan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk operasional penggunaan dan alokasi khusus sub bidang keluarga berencana:
21. peraturan daearah kota makassar nomor 4 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran daerah kota makassar tahun 2009 nomor 4);
22. peraturan daerah kota makassar nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota makassar nomor 8 tahun 2016);
23. peraturan daerah kota makassar nomor 6 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota makassar tahun anggaran 2018 (lembaran daerah kota makassar nomor 6 tahun 2017);
24. peraturan walikota makassar nomor 28 tahun 2014 tentang kebijakan akuantans pemerintah kota makassar (berita daerah kota makassar nomor 28 tahun 2014);
25. peraturan walikota makassar nomor 29 tahun 2014 tentang kebijakan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah kota makassar makassar (berita daerah kota makassar nomor 29 tahun 2014);
26. peraturan walikota makassar nomor 57 tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berita daerah kota makassar nomor 28 tahun 2014);
27. peraturan walikota makassar nomor 47 tahun 2017 tentangprnjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota makassar tahun anggaran 2018 (berita daerah kota makassar tahun 218 nomor 47);
28. peraturan walikota makassar nomor 47 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota makassar tahun anggaran 2018 (berita daerah kota makassar tahun 2017 nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan atas peraturan walikota makassar nomor 47 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota makassar tahun anggaran 2017.
pasal i : beberapa ketentuan dalam peraturan walikota makassar
pasal ii : perubahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal iii : peraturan walikota ini berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, maka perlu disusun suatu mekanisme untuk penyelesaian pekerjaan yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dengan tahun jamak;
Dasar hukum Peraturan Walikota adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepoteisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Dati II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keaungan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahin 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang;
Dalam Peraturan Walikota ini menjelaskan tentang Mekanisme Pengususlan dan Persetujuan kegiatan tahun jamak yang merupakan kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak yang dalam hal ini tujuan utamanya untuk meberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan, serta pembiayaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui Kontrak Tahun Jamak. Tanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mengajukan Surat Usulan tertulis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pengajuan usulan Kegiatan Tahun Jamak ini dilakukan untuk menganggarkan Kegiatan Tahun Jamak tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian Kegiatan Tahun Jamak yang diusulkan oleh Walikota kepada DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Walikota dan DPRD. Kegiatan Tahun jamak yang telah disetujui dicantumkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk menjadi prioritas yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah untuk menganggarkannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Walikota Solok No. 23 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
hibah dan bantuan sosial - tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 No. 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok No. 23 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
UU Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Perda Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang mengubah diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A; ketentuan Pasal 14 diubah; diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A; dan ketentuan Pasal 45 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah.
Peraturan Walikota Solok Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA MATARAM
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanan-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, perlu mengatur pedoman teknis penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dengan peraturan walikota; Peraturan walikota mataram nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan penerimaan pesesrta didik baru pada taman kanan-kanan dan sekolah di mataram, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan saat ini sehingga perlu diganti.
UU nomor 4 tahun 1993; UU nomor 20 Thaun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NOmor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016; PeraturanDaerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan walikota ini bertujuan untuk: - Memberikan layanan bagi calon peserta didik baru dalam memasuko sekolah secara objektif, transaparan akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di kota mataram; - meningkatkan kualitas layanan pendidika di kota mataram
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
-
-
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf d Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan, perlu mengatur lebih lanjut teknis penerimaan peserta didik baru ditingkat satuan pendidikan dengan Peraturan Walikota agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan MenteriAgama Nomor 04/V1/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60
Tahun 2011;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Pedomman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Azas, Maksud, Tujuan dan Sasaran;Kepanitiaan;Persyaratan Calon Pserta Didik Baru;Kriteria Calon Peserta Didik Baru;Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru;Jumalah Peserta Didik;Masa Penerimaan Peserta Didik Baru;Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru;Perpindahan Peserta Didik;Koordinasi dan Pemantauan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
