KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2020/No.6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2007 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI;
2. TATA KERJA;
3. KETENTUAN PERALIHAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 agar tidak terjadinya kekosongan dokumen perencanaan daerah sampai dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan PP Nomor 60 Tahun 2002; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 17 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022; Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014; Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014; Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 9 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup RPK, BAB III Dokumen RPK, BAB IV Pengendalian dan Evaluasi Serta Perubahan, BAB V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2017
TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 513
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih efektif dan efesien dalam hal perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batarr. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2017.
5 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 6 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak untuk Ganpong Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksnaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong
UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 1983; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2020
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 12 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Bagian dari Hasil Pajak , BAB III Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak, BAB IV Penggunaan dan Pendampingan Bagian dari Hasil Pajak, BAB V Pelaporan Bagian dari Hasil Pajak, BAB VI Penundaan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak, BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Perhitungan Sewa Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan dan keindahan kota perlu dilakukan perubahan kawasan/zona yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame; bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012, pembagian
kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan
kebutuhan dan perubahan kondisi/perkembangan di lapangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahyan Atas Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2014.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih TA 2022. Oleh karena itu, perlu menetapkan Perwali tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih TA 2022.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.6 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP no.12 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permedagri No.27 Tahun 2021; Permenkeu No.60/PMK.02/2021; Perda Kota Prabumulih No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Prabumulih No.6 Tahun 2021; Perda Kota Prabumulih No.10 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai ketentuan umum peraturan; maksud dan tujuan; komponen analisis standar belanja, jenis analisis standar belanja serta pengawasan dalam pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Pengurangan Pengenaan Pajak Restoran dalam Wilayah Kota Langsa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD sektor pajak restoran dan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya pengusaha restoran berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2010 dipandang perlu mengatur pengurangan dan besaran pengenaan pajak restoran dalam wilayah Kota Langsa
UU No 3 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU NO 11 Tahun 2006; UU No 25 Tahun 2009; UU NO 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP Tahun 27 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 9 Tahun 2010
Pengurangan pajak restoran ditetapkan 5%
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
