Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarip Rembusi Pengujian Kondaraan Bemtotor yang diatur
dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005
belum ada persetujuan DPRD Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka Peraturan ·
Walikota dimaksud perlu dicabut;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2005.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 dicabut.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Dipangkalan Di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk menghindari perbedaan Harga Eceran
Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah perlu ditetapkan
Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan di
Kota Magelang; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dituangkan
dalam Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi ( HET) Minyak Tanah di Pangkalan di Kota Magelang per liter sebesar Rp. 2.270.00 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2005.
Keputusan Walikota Magelang Nomor : 511.1/03/112 Tahun 2003 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2005
Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah - pembentukan
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2005/No. 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan serta untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya
guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis
Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka
perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Llndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Namor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kata Pekalangan Namor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar
Minyak Dalam Negeri dan perkembangan situasi serta kondisi
saat ini, maka Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang perlu
disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tarip Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Magelang tidak termasuk Iuran Wajib Dana
Kecelakaan Penumpang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2005.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2005 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaks~naan tugas Gi lingkungan
Dinas Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat
secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka
perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2005.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah diwajibkan
mempunyai rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); bahwa memasuki tahun pertama periode 2006 - 2011,
Pemerintah Kata Magelang perlu menyusun dan
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kata Magelang Tahun 2006 dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota
Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2006 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2005.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2005
DANA BERGULIR MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL MENENGAH - PEDOMAN PENGELOLAAN
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2005/No. 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Modal Kerja Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa sector Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah membuktikan perananya
sebagai salah satu sector penghasil devisa yang memberikan kontribusi cukup
berarti bagi perekonomian daerah khususnya Kota Surakarta; bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh anggota masyarakat telah dialokasikan dana APBD berupa modal
kerja bergulir; bahwa agar pengelolaan modal kerja bergulir dapat berdaya guna dan berhasil
guna, dipandang perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir dengan
Peraturan Walikota;
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, asal modal, peruntukan dan persyaratan, jasa, sanksi, pembinaan, pengendalian, pemungutan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2005.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
