Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Lokasi usaha, Macam Jenis Usaha dan Waktu Berjualan serta Konstruksi Lapak bagi Pedagang Kaki Lima Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan Kota Magelang yang aman, tertib, bersih,
nyaman, hidup dan menarik diperlukan penataan Pedagang Kaki Lima
yang sesuai dengan perkernbangan saat ini, maka Peraturan Walikota
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengaturan Waktu, Lokasi Berjualan,
Konstruksi Lapak serta Jenis Dagangan bagi Pedagang Kaki Lima Kota
Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini sehingga perlu
diubah untuk disesuaikan ; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2009; PP No 43 Tahun 1993; PP No 16 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan lokasi usaha, macam jenis usaha dan waktu berjualan serta konstrauksi lapak bagi pedagang kaki lima kota Magelang, relokasi, kewajiban, hak dan larangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2007 dicabut.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangiman di daerah , perlu dilakukan penetaan kearsipan sesuai dengan kebutuhan san perkembaigan teknologi sehingga berdaya guna dan berhasil guna ;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.7 Tahun 1971, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.34 Tahun 1979, PP No.38 Tahun 2007, Kepres No.105 Tahun 2004, Permendagri No.39 Tahun 2005, Perda Singkawang No.6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Tata Kearsipan, Penyelenggaraan Tata Kearsipan, Pembinaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 122 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2009
PERWALI Kota Yogyakarta No. 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.44 Tahun 2009 ttg Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Diubah sebagian dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Pada Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa
ABSTRAK:
Bahwa Susunan Organisas, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak telah diteetapkan dengan Peraturan Walikota N0. 26 Tahun 2006.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 32 Tahun 2004, Perda Kotamadya Dati II No. 3 Tahun 1975, Perda No. 3 Tahun 2009, Perda No. 4 Tahun 2009, Perda No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 1983, Peraturan Bersama Mendagri dan Men-PU No. 5 Tahun 1984 dan No. 28/KPTS/1984, Permendagri No. 4 Tahun 1990, Permendagri No. 800.690-154 Tahun 1996, Permendagri No. 2 Tahun 2007, Keputusan Meneg Otda No. 8 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar Pebentukan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Mekanisme Kerja, Pelaporan, Penganggaran, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
25 halaman, 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD 2009/44 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar
Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala
Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
11
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah Kata Magelang yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah dan belanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berpedaman pada Peraturan
Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kata Magelang; bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas
perlu dibuat Pedaman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Kata Magelang yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang.
Undang-Undang Namor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 43 Tahun 2007.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Pengertian Umum; Petunjuk Umum; Ketentuan Umum; Syarat Dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen; Syarat, Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Panitia/Pejabat Pengadaan; Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan, Petugas Pengawas Lapangan Dan Tim Teknis Jasa Konsultansi; Prinsip Penetapan System Pengadaan Barang/Jasa; Prosedur Pemilihan Penyedia Barang, Jasa Pemborongan Dan Jasa Lainnya; Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi; Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa; Penyusunan Dokumen Kontrak; Dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa; Swakelola; Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2007.
84 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 43 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Pegawai Tidak Tetap Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, Perda No. 5 Tahun 2003, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 1 Tahun 2009, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 45/PMK.05/2007, Perwa No. 21 Tahun 2008, Perwa No. 7 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Surat Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
