PERWALI Kota Manado No. 5 Tahun 2017 tentang PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 22A Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB VI Bagian
Keenam dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 49 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana maka guna kelancaran
penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman
Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 29A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau
menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat
yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok
orang lain; bnhwa berdaserkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24
dart Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
perlu mernbentuk Peraturan Walikota Semarang
1e.ntang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan
Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahurr 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Perat.urart P~m~rintah Nornor 68 Tahun 1999; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 3 Tahun 2013;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pengumuman dan tanda-tanda larangan, tim supervisi, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 dicabut.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 4A Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat untuk mengentasan kemiskinan dan sebagai
tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Tegal dengan
masyarakat serta guna meningkatkan penghasilan
masyarakat Kota Tegal perlu membentuk Kelompok Usaha
Bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok
Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
29 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 57.2 Tahun 2014
PERWALI Kota Pontianak No. 69 Tahun 2019 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 08/PMK.02/2006, Permenkes No. 1148/Menkes/Per/VI/2011, Kepmenkes No. 703/Menkes/SK/IX/2006.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2014.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 22A Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Surakarta Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan, salah satunya Pemerintah mengadakan prograrn RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok dalam bentuk beras dengan harga terjangkau/murah; bahwa pelaksanaan secara Nasional telah ditetapkan Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2012; bahwa dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaan prograrn RASKIN (Beras Untuk Rwnah Tangga Miskin) di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Surakrata Tahun 2012;
Undang Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Ta.hun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penanggung jawab dan pelaksana program raskin, perencanaan dan penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 3.A Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Perubahan Ke-6 atas Perwako Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi PNS Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemko Padang
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3.A, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ke-6 atas Perwako Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi PNS Daerah dan Pegawai Daerah/honor di Lingkup Pemko Padang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 28 A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28 A, BD.2014/No.28A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk rncrr un u h i kcbutuhan pcnyclcnggara
Pumi lilra n Walikotu Semar.:ing Tahun 2015 llp;or dapat
berlangsung dcngan lancar; pcrlu didukung dengan
perincian kebutuhan untuk pcngadaan barang, honor
dan biaya kegiatan kegiatan; bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf
a, perlu mengatur standarisasi biayn kegiatan dan
honorarium, standarisasl biaya pemeliharaan dan
standarisasi pengadaan barang/jasa bagi Komisi
Pernilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk Pemilihan
Walikota Semarang Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota Semarang tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan
Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun
2015 Tahun Anggaran 2014;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; PP No 6 tahun 2005; PP No 58 tahun 2005; PP No 6 tahun 2006; Perpres No 54 Tahun 2010; Inpres No 7 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permenkeu No 72/PMK.02/2013; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perwal Semarang No 20 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan
Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat