Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota dimaksud.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengubah Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
7 HLM;-
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 131 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin; meliputi Ketentuan Umum; Uraian tugas pada Badan, Sekretariat, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengawasan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
33 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 132 Tahun 2022
TATA CARA PENGAWASAN PEriZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD.2022/NO.132, LL KOTA PONTIANAK : 24 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berbasis resiko kepada pelaku usaha dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007; Pera tu ran Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor IO Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2021
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruano Lingkup; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha; Pengawasan Penanaman Modal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
2 halaman dan 22 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 20 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaa dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
a. UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetaoan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
e. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
f. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
h. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
j. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
l. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
m. Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
n. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
o. Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
Peraturan ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pembentukan UPTD Dinas dan Badan, Bab III Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Bab IV Tata Kerja, Bab V Jabatan Pimpinan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Bab VI Pembiayaan, Bab VII Pengangkatan dan Pemberhentian, Bab VIII Ketentuan Peralihan, Bab IX Ketentuan Lain-Lain, Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kota Banjarmasin
64 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 132 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 132 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu untuk dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kata Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 17),
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
5 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 132 Tahun 2022
SISTEM - INFORMASI - EKONOMI - KREATIF - KOTA - BANDUNG
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 133
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang SIstem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2019; UU No.27 Tahun 2022; PP No.24 Tahun 2022; Perpres No.142 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No.5 Tahun 2022; Perda Kota Bandung No.3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengumpulan data, pengelolaan dan penganalisaan, penyimpanan dan penyajian data, kerahasiaan data, insentif, pembinaan, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
16 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2020
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Dinas Perhubungan; b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020.
Materi pokok : Pembentukan, Kedudukan, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, kelompok jabatan fungsional serta Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 132 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi perangkat daerah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat