PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - KESEHATAN - TRADISIONAL
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD 2022/74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perda No.1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu ditetapkan Perwal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.36 Tahun 2014; PP No.103 Tahun 2014; Permenkes No.6 Tahun 2012; Permenkes No.7 Tahun 2012; Permenkes No.88 Tahun 2013; Permenkes No.8 Tahun 2014; Permenkes No.66 Tahun 2015; Permenkes No.6 Tahun 2016; Permenkes No.9 Tahun 2016; Permenkes No.61 Tahun 2016; Permenkes No.37 Tahun 2017; Permenkes No.15 Tahun 2018; Permenkes No.24 Tahun 2018; Permenkes No.26 Tahun 2018; Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019; Permenkes No.43 Tahun 2019; Permenkes No.14 Tahun 2021; Permenkes No.17 Tahun 2021; Perda No.16 Tahun 2011; Perda No.1 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelayanan kesehatan tradisional, tanggung jawab dan wewenang, pembinaan, pengawasan, sistem informasi dan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, sumber daya manusia, tata cara penerapan sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
15 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018; Peraturan LAN No. 15 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Manajemen Pengembangan Potensi Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab III Perencanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab IV Pelaksanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab V Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab VI Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Bab VII Kerja Sama Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2016
PERWALI Kota Bekasi No. 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 484
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Tarakan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
ABSTRAK:
Tarif yang diatur dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nornor 48 Tahun 2020 ten tang Tarif Layanan pada Badan Layanan Urnurn Daerah Rurnah Sakit Umum Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1977 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layarian Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
Pasal I
Pasal II
Lampiran
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
29 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 56 dan
Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3
Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah
Pasar Kota Kendari perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Kendari tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota
Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 44,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah d:iubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah
[Lembaran. Negara Republik Indonesia tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nornor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nom01·
305, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118
Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana
Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pclaporan dan
Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Bcrita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
155);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun
2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2022 Nomor 3).
Berikut teks yang telah dirapikan:
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KETENTUAN UMUM
BAB III
PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA PASAR KOTA KENDARI
BAB IV
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA PASAR KOTA KENDARI
BAB V
PELAPORAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 74/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2018, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
c. Unsur Pelaksana :
1. Bidang Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
d. UPTD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
23 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 74 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dan Angkutan Diatas Air Di Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonom i Daerah di bidang
P erhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan
kepelabuhanan di Daerah Kota Baubau;
b. bahwa berhubung dengan m aksud tersebu t pada h u ruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan W alikota.
: 1. U ndang-U ndang N om or 13 Tahun 2001 tentang Pem bentukan Kota
Bau-Bau (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, T am bahan Lem baran Negara N om or 4120);
2. Undang-U ndang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2004 Nom or 125, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4437), sebagaim ana telah diubah dua kali terakhir dengan U ndang-U ndang N om or 12 Tahun 20087 tentang Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2008 Nom or 59, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4844);
3. Undang-U ndang Nom or 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2008 Nom or 64, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4849);
4. U ndang-U ndang N om or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2009 N om or 112, Tam bahan Lembaran Negara N om or 5038);
5. Undang-U ndang N om or 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, Tam bahan Lem baran Negara Nom or 5234);
6. Peraturan Pemerintah N om or 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelayanan M inim al (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom or 150, Tam bahan Lembaran Negara N om or 4585)
7. Peraturan Pem erintah Nom or 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan Dan Pengawasan P enyelenggaraan Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2005 Nom or 165, Tam bahan Lembaran Negara N om or 4593);
8. Peraturan Pem erintah N om or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan P em erintahan A ntara Pem erintah, Pem erintah Daerah Provinsi dan Pem erintah Daerah K abupaten/K ota (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N om or 82, Ta m bahan Lem baran Negara N om or 4737); 9. Peraturan Pem erintah Nom or 41 Tahun 2007 tentang Organisasi P erangkat Daerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2007 N om or 89, Tam bahan Lem baran Negara N om or 4741);
10. Peraturan Pem erintah N om or 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2009 Nom or 151, Tam ba han Lem baran Negara N om or 5070);
11. Peraturan Pem erintah N om or 20 Tahun 2010 Tentang A ngkutan Di Perairan (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2010 Nom or 26, Tam bahan Lem baran Negara Nom or 5108);
12. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 16 Tahun 2006 tentang P rosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 53 Tahun 2007 tentang P engaw asan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nom or 2 Tahun 2011 tentang Perubahan A tas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau N om or 2 Tahun 2008 tentang O rganisasi dan Tata Kerja dinas Daerah (Lem baran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEPELABUHANAN
BAB III ANGKUTAN LAUT
BAB III KETATALAKSANAAN DAN PEMBAYARAN
BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 74 Tahun 2020
PERWALI Kota Banjar No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, Dan bahwa sehubungan adanya kebutuhan standar biaya khusus pada salah satu perangkat daerah yang memerlukan penambahan, sehingga Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu
menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
Peraturan ini memuat Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020 yang terdiri dari 3 BAB dan 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 74 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu membentuk peraturan walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.38 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2011, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; kedudukan; susunan organisasi; tugas dan fungsi; Tata kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Jabatan Perangkat Daerah; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 20 halaman dan 1 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
