PERWALI Kota Tasikmalaya No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Bahwa arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sehingga harus dikelola dengan baik dan benar, maka dalam pengelolaan arsip dinamis diperlukan pedoman dalam pengaturannya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Drt No. 6 Th 1956; UU No. 9 Th 1967; UU No. 43 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; PP No. 20 Th. 1968; PP No. 28 Th. 2012; Permendagri No. 39 Th. 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 19 Th. 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 105 Th. 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 23 Th. 2011; Perda Kota Bengkulu No. 10 Th. 2016; Perwal Kota Bengkulu No. 43 Th. 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyusunan peraturan dimaksud sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota. Penggunaan dan pemeliharaan arsip meliputi kegiatan :
a. Penataan arsip aktif;
b. Penataan arsip inaktif;dan
c. Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital;
d. Pengelolaan arsip terjaga;
e. Pelayanan;dan
f. Pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera yang berlaku pada saat meninggal dunia.
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007.
Materi pokok: Penerima Santunan Kematian, Persyaratan dan tata Cara, Besaran Santunan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Banjarmasin, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Peran Serta Pelaku Usaha;
7. Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah;
8. Pemulasaran Jenazah;
9. Sanksi Pelanggaran PK Covid-19;
10. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan;
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 60 Tahun 2016
PERWALI Kota Manado No. 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado Tipe A
PERWALI Kota Manado No. 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado tipe A MENCABUT Perwali Kota Manado Nomor 60 Tahun 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO TIPE A
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta, bahwa untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur pedoman pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021.
Materi Pokok : Sasaran, Pelaksanaan, dan Tahapan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan.
ABSTRAK:
bahwa untuk mengentaskan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah dan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Kota Pekalongan, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program paket C Kota Pekalongan yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Kota Pekalongan; bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Prigram Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2003; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2018;
Pearturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan dan mekanisme pemberian bantuan pendisikan bagi warga belajar yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan progra, pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kelompok Belajar/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang memiliki ijin operasional/ijin pendirian yang berlaku. Diatur pula mengenai Pembiayaan, Jumlah Pertemuan Wajib Belajar dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas dan Tanggung Jawab, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Larangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
