Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa Untuk membina Dan Mengembangkan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat Dan Perpustakaan Khusus Perlu dikeluarkan Pengaturan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Perlu Menetapkan Peraturan wali Kota Cilegon Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Cilegon.
UU No 4 Th 1990; UU No 15 Th 1999; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah PP pengganti UU No 2 Th 2015; UU No 43 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 44 Th 2008; UU No 25 Th 2009; PP No 19 Th 2005; PP No 24 Th 2014; Kepmendagri dan Otonami Daerah No 3 Th 2001.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis-Jenis Perpustkaan; 3. Koleksi Perpustakan; 4. Pengembangan Koleksi; 5. sarana Dan Prasana; 6.tenaga Perpustakaan; 7. Layanan Perpustakaan; 8. Pembudayaan Kegemaran Membaca; 9. Pengelola Perpustakaan; 10. Kerja sama; 11. Pendanaan; 12. Pembinaan Dan Pengawasaan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 488
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi, Pemerintah Daerah perlu membuat dan menyusun kebijakan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang tertuang dalam rencana aksi daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis minawisata dengan menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 2001; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 17 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 27 Th. 2007 stdd UU No. 1 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2008 stdd UU No. 19 Th. 2016; UU No. 10 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PermenKKP No. PER.12/MEN/2010; Permendagri No. 80 Th. 2015; Perda Kota Tanjungpinang No. 3 Th. 2017
PERWALI ini mengatur mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih; Rencana Aksi; Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi; dan Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
83 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Urusan Keuangan Dan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemda Kota Cirebon Dan Jadwal Retensi Arsip Urusan Keuangan dan Kepegawaian telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional RI dengan surat persetujuan No: B-PK.02.09/11/2021 maka perlu menetapkan Perwali tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Urusan Keuangan dan Kepegawaian Pemda Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2007;Keppres No. 105 Tahun 2004; Perkep Arsip Nasional RI No. 25 Tahun 2012; Perkep Arsip Nasional RI No. 6 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perkep Arsip Nasional RI No. 14 Tahun 2017; Perkep Arsip Nasional RI No. 14 Tahun 2015; Perkep Arsip Nasional RI No. 22 Tahun 2017; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2000; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 14 Tahun 2017; Perwali Cirebon No. 23 A Tahun 2008; Perwali Cirebon No. 64 Tahun 2012; Perwali Cirebon No. 63 Tahun 2016; Perwali Cirebon No. 30 Tahun 2019.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jadwal Retensi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 54 Tahun 2021
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStruktur OrganisasiPerindustrian
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Depok No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 54; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4326
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan intern yang efektif dan efisien dengan menerapkan kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
c. bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penilain Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengakomodir tentang penerapan manajemen risiko, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 60 Tahun 2008;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen No 120 Tahun 2018;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko di setiap Perangkat Daerah.
Peraturan Walikota ini disusun bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi serta meminimalisasi dampak yang ditimbukan, meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 Tentan Penggolongan, Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha Dalam Wilayah Kota Palopo
ABSTRAK:
Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Perda Kota Palopo Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, Maka di pandang perlu adanya petunjuk pelaksanaanya sehingga perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penggolongan, Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha dalam Wilayah Kota Palopo;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925));
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Negara Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuka.n Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
11. Peraturan Pemerintah Negara Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingk:ungan Hidup Strategi.s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kata Palopo Tahun 2007 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rumah sewa dalam Wilayah Kota Palopo (Berita Daerah Kata Palopo Tahun 2008 Nomor 12};
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palopo (Lembaran Kata Palopo Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah.
BAB I
ketentuan umum
beberapa ketentuan dalam peraturan walikota palopo nomor 49 tahun 2009 tentang penggolongan, pengawasan dan penertiban tempat usaha dalam wilayah kota palopo diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. ketentuan pasal 1 penambahan angka (12) sampai angka (15) sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
pasal 1
1. daerah adalah daerah palopo
2. walikota adalah walikota palopo
3. pemerintah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
4. pejabat adalah pengawai yang di berikan tugas tertentu dibanding perizinan dan retribusi sesuai peraturan perundangan-undang yang berlaku
5. penggolongan adalah pembagian tingkatan pembayaran retribusi surat izin usaha(SITU) berdasarkan penggologan jenis-jenis usaha.
6. pengawasan penertiban tempat usah adalah kegiatan pematuhan dan tindakan hukum yang di lakukan kepada setiap usah agar dapat berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin tempat usaha adalah izin tertulis yang di berikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usah dan menggunakan tempat-tempat usah berdasarkan peraturan perundang-Undang yang berlaku
8. tempat usaha adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang tujuannya untuk mencari keuntungan.
9. retribusi izin tempat adalah pembayaran atsa pemberian izin tempat usaha kepada oarang pribadi atau badan yang menjalankan usah dengan menggunakan tempat usaha.
10. usah adalah kegiatan usaha perorangan atau badan yag bergerak dalam bidang mengolah,mengubah,memperbaiki bahan mentah, bahan baku maupun bahan jadi agar bahan tersebut berguna dan siap pakai jual beli,sewa-menyewa barang dengan tujuan komersial tanpa mengubah bentuk aslinya menerima/ memakai atau memberi jasa.
11. Tempat Usaha adalah tempat usaha baik dari bangunan tembok maupun dari kayu dan besi yang struktur bangunannya permanen atau ruang baik terbuka maupun tertutup untu.k melakukan suatu kegiatan penyimpanan, pemberian jasa, melakukan transaksi, penjualan/pembelian, menghasilkan dengan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau program.
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
15. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) penambahan huruf {vv) sampai huruf (ill), ayat (3) penambahan huruf (u) sampai (ccc), ayat (4) penambahan huruf U) sampai huruf (t) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
pasal 2
(1) Tempat Usaha di golongkan kedalam 4 golongan yaitu:
a. Golongan I. b. Golongan II. c. Golongan III. d. Golongan IV.
(2) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari: a. Show Room Kendaraan b. Balai pertemuan milik swasta c. Bank milik swasta/Perbankan d. 'Pf/CV/Firma e. Usaha dagang perorangan dan sejenisnya f. Perusahaan alat-alat berat g. Agen perkapalan h. Bioskop i. Hotel j. Rurnah bersalin/Klinik swasta k. Usaha Angkutan darat l. Ekspor-Impor m. Distributor/ Supplier n. Pabrik o. SPBU/SPBE p. Bengkel q. Penggilingan padi/ Heller r. Penggergajian Kayu s. Usaha Pembakaran Batu Merah/Genteng/kapur t. Rumah Potong Hewan (RPH) u. Dealer v. Bengkel Mobil w. Rurnah bemyanyi x. Usaha perkebunan/ perikanan/ petemakan y. Pencucian mobil z. Restaurant aa. Toserba bb. Koperasi Unit Desa (KUO) cc. Birojasa dd. Tower/ menara Telekomunikasi ee. Rurnah kos 11 (sebelas) kamar keatas ff. Swalayan gg. Rumah Makan hh. Supermarket ii. Koperasi jj. Asuransi kk. Pengacara 11. Notaris mm.Agen Minyak tanah/Gas nn. Toko onderdil kendaraan
00. Toko variasi mobil pp. Bola sodok qq. Toko elektronik rr. Gu dang SS. Lembaga Pembiayaan tt. Kantor Akuntan/Konsultan Pajak uu. Usaha TV Cable vv. Rumah Sakit ww. Sawmill xx. Bengkel Motor yy. BengkelLas zz. Even Organbizer aaa. Jasa Parkir bbb. Stone Crusher/Batching Plant/Mixing Plant/ Asphalt Mixing Plant ccc. Laboratorium ddd. Agen Properti eee. Advertising fff. Gudang rumput laut ggg. Penyalur Bahan Bakar hhh. Multi level Marketing iii. Jasa Angkutan BBM jjj. Lembaga Kursus
(3) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a.Pembellan atau penjualan basil bumi/laut/hutan. b. Pembuatan perabot rumah tangga/ moubiler. c. Toko bahan bagunan d. Toko perhiasan emas/ Accessoris e. Toko tekstil f. Toko Pakaian g. Toko barang campuran h. Percetakan/ penjilidan i. Pertukangan j. Rumah Kost 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kamar k. Warung Internet l.Salon kecantikan m.Apotek/Toko Obat n.Praktek Dokter o.Warung Telekomunikasi p. Toko Kelontong q. Penjualan Kayu r. Pangkalan minyak tanah s. Jual bell barang rongsokan t. Jual bell handphone dan sejenisnya. u.Jual Beli Barang Bekas v. Jual Meubel/Furniture w. Optik x. Koperasi (Non CV,P1',UD) y. Jual Obat dan Alat Pertanian z. Cafe /Toko Kue /Toko Roti aa. Lembaga Kursus dan Pelatihan bb. Depot Air Minum cc. Air Minum dalam Kemasan dd. Jual Alat Kesehatan ee. Tempat Rekreasi Keluarga ff. Rumah walet/ sarang burung walet/ jasa cuci sarang burung gg. walet hh. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg ii. Pembuatan Kompos ii. Catering kk. Agen Travel 11. Depot Kaea Mobil mm.Ekspedisi Pengangkutan Muatan nn. Penyewaan Tenda & Kursi oo. Jasa Angkutan BBM pp. Usaha Wallpaper Dinding qq. Usaha Penyiaran Radio rr. Jasa parkir ss. Laundry tt. Bar (rumah minum), Karaoke, Live Music, Diskotik, Resto, Klub Malam, Pub uu. Jual Beli Kendaraan Bekas vv. Penerbitan Media ww. Penyedia Jasa Pekerja/Buruh xx.Jasa Konstruksi yy. Jual Mesin Diesel zz. Jasa Pemeliharaan Komputer aaa. Perdagangan Umum dan Sarana Obat dan Pertanian bbb.Jual Beli Kue Tradisional CCC. Optik ddd. Pembuatan Tahu Tempe
(4) Tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Rumah Kost 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kamar. b. Tukang Pangkas Rambut c. Tukang jahit. d. Warung / kios e. Foto copy f. Foto studio g. Pembuatan Gorong-gorong h. Praktek Kebidanan i. Servis Radio/TV /Kulkas dll j. Servis Alat Elektronik k. Jual Aksesoris Hp I. Pembuatan Roti dan Kue m. Rental Play Station n. Jual Perlengkapan Hewan o. Kan tin p. Warung Bakso q. Boutiq r. Pengetikan Komputer s. Jual Bell Pecah Belah t. Jual Beli Sagu (5) Tempat Usaha Sebagaiman di maksud pada ayat (1) huruf d, yaitu usaha kecil- r"\ usaha kecil yang tidak termasuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3),dan (4).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari unit kerja Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit kerja lain yang terkait.
4. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 49 Tahun 2009 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.
bab ll
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagan peraturan ini dengan penetapatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 23/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pad a Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2019/2020, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikata Majakerta Nornor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikata Nornor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerta Nomar 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tetang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerta Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2019/2020 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah;
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
3. Ketentuan Pasal 18 diubah;
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 54 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2008.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 5 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2010.
57 halaman, 47 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 54 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahma dafam rangka: meningkatkan kefancaran
pry Wpm &trim 14
afisi Fainting Pray Kota
Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil
guna seeara maksimaf, dipandang perfu adanya urafan
togas Kdpala gAttiari, gekretarls, Kepala alciarig; Kepala
Sub Bagian, elan Kepala Seksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksuel data m- hwrtt€a paIlti menstapkan: &Ivan,
Pera1;utan Watifasta tema,ng Uraian: Tuggs:Kepala
Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan: Kepala geksi pada gatuan Polisi PanfOng Praia Kota
Battarbsartx,
Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Walikota Tentang Uraian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) PP No.65 Tahun 2005, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan RI.
UU No.7 tahun 2001; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.6 Tahun 2007; Perda Kota Lubuklinggau No.4 Tahun 2008; Perwali Lubuklinggau No.54 Tahun 2008.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan, Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; Wewenang Penetapan; Pengorganisasin; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pengembangan Kapasitas serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2013.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
