DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA TERNATE-TUGAS DAN FUNGSI
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 294
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
Daerah Kota Ternate;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate Nomor 19 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018
ABSTRAK:
a) Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
b) bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Priorit as Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
c) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peratura Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2018;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
457 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing,
adil dan akuntabel, diperlukan suatu budaya etis dalam
proses pengelolaan Barang dan Jasa;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kode
Etik Pengelola Pengadaaan Barang dan Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Kediri;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; . Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengatur mengenai kode etik pengelola pengadaan barang dan jasa meliputi maksud dan tujuan, obyek, etika pengadaan, larangan, pembentukan komisi etik, wewenang komisi etik, penanganan pelanggaran etik serta Sanksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
13 Halaman + 2 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin, Meliputi : Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Pembiayaan; Penutup .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2017
PERWALI Kota Bekasi No. 114 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI
Mengubah
PERWALI Kota Bekasi No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ambon Menuju Kota Musik Dunia
ABSTRAK:
Bahwa salah satu seni dan budaya yang memiliki akar cukup kuat di Kota Ambon adalah sektor musik. Faktor historis memiliki pengaruh kuat bagi Kota Ambon sehingga melahirkan banyak talenta berbakat di bidang musik baik sebagai produser maupun musisi. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, Kota Ambon layak didukung untuk menuju Kota Musik Dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Ambon Menuju Kota Musik Dunia.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peratuan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Ambon Menuju Kota Musik Dunia.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI PASAR MURAH
ABSTRAK:
Dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu diselenggarakan
Operasi Pasar Murah dengan harga subsidi di Kota Prabumulih. Dengan adanya pembagian sembako yang tidak
dipunggut biaya /secara gratis kepada masyarakat lanjut usia dan kurang mampu, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dan menetapkannya dengan peraturan walikota yang baru.
UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan yang antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan operasi pasar murah, pernyiapan, pemberitahuan, pembentukan tim, penetapan lokasi, besaran subsisi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2017.
Mengubah Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Murah
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas, kemudahan identifikasi, ketertiban dan pengendalian
penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor
kendaraan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas
jabatan dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3).
1. Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan
keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
2. Pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan
Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh pimpinan Instansi
Vertikal dilaksanakan oleh masing-masing Instansi berdasarkan Peraturan Walikota ini;
3. Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas
milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pos masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan, Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan untuk Kendaraan Dinas yang
digunakan oleh Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang
bersangkutan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
