MANAJEMEN - KEAMANAN - INFORMASI - SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS - ELEKTRONIK
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Bandung Tahun 2023 No. 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Perwal Bandung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Perwal tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 17 Tahun 2019; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Perpres Nomor 82 Tahun 2022; Perpres Nomor 132 Tahun 2022; Permen PAN RB Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021; Perwal Bandung Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengendalian Teknis Keamanan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
14 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Pokok Piutang dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta meringankan beban kewajiban masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, perlu diberikan insentif pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Wali Kota dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 7 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 16 Tahun 2012
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Pengurangan Pokok Piutang dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 29 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1155
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 stdd Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2022 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan YY No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 TH. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perw3ali Batam No. 77 Th. 2021 stss Perwali Batam No. 67 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 30 Tahun 2022
29 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2023
perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan kondisi dan perkembangan saat ini yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan/atau pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
UU No.15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2022; PERDA Kota Cilegon No. 7 Tahun 2010; PERDA Kota Cilegon No. 7 Tahun 2021; PERWALI Kota Cilegon No. 40 Tahun 2022.
peraturan wali kota ini mengatur tentang; Bab I ketentuan umum Bab II ruang lingkup Bab III isi dan uraian Bab IV ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 463
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24a Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, maka perlu menetapkan PERWALI
PERWALI ini mengatur mengenai susunan organisasi; uraian tugas pokok dan fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; dan tata kerja Inspektorat Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019
17 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 29 Tahun 2023
LAYANAN - KONSULTASI - SECARA - DIGITAL - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KOTA - BINJAI
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Layanan Konsultasi Secara Digital Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan pengawasan Kepala Daerah terhadap
Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah, yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya; bahwa pengawasan lainnya salah satunya adalah pemberian konsultasi untuk meningkatkan nilai tambah, memberikan peringatan dini dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan peningkatan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola pemerintahan; bahwa untuk efisiensi pelaksanaan konsultasi dalam
rangka pembinaan pengawasan dapat dilaksanakan melalui layanan konsultasi secara digital;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, LAYANAN KONSULTASI(Umum, Jenis Layanan Konsultasi, Pelaksanaan Layanan Konsultasi), PEMBIAYAAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem
pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan
keadaan dan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau
sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisien, dan transparan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan
perjalanan dinas khususnya bagi pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan adanya
peru bahan pengaturan mekanisme penatausahaan dan
pertanggunggjawaban perjalanan dinas dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan,
kewajaran dan akuntabilitas; bahwa Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian pengaturan penatausahaan dan
pertartggungjawaban sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan W ali Kota Nomor 56 Tahun 2021 ten tang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada huruf F angka 1, huruf F angka 2, huruf F
angka 3, huruf F angka 11, huruf G angka 10, huruf G
angka 15, huruf G angka 12, huruf G angka 15, huruf G
angka 16, huruf G angka 17, huruf H angka 10, huruf H
angka 11, huruf H angka 11, huruf H angka 12, dan huruf
J angka 1 BAB I, huruf C angka 3 bagian 1 dan huruf D angka 3
BAB II, penjabaran umum, huruf K angka 1, huruf K
angka 2, huruf N angka 1, huruf N angka 2, huruf O
angka 1, huruf O angka 2, huruf O angka 4, huruf O
angka 5, huruf O angka 6, huruf P, huruf Q angka 1, dan
huruf S angka 2 BAB V, huruf A angka 1, huruf A angka 2, huruf A
angka 3, huruf A angka 4, huruf A angka 5, huruf A angka
6, huruf B angka 1, huruf B angka 2, huruf B angka 3,
huruf C angka 1, huruf C angka 2, huruf D. l, huruf D.2,
huruf E.1, huruf F angka 1, huruf F angka 2, huruf G,
hurufH angka 1, huruf H angka 2, hurufH angka 3, huruf
H angka 4, huruf I angka 1, huruf I angka 2, BAB XIV, huruf A, huruf B, dan huruf C BAB XV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Peraturan Wall Kota Nomor 56 Tahun 2021 diubah.
71 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy dan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Permendagri Nomor 118 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 51 Pasal terdiri BAB I Ketentuan Umum, BAB II Organ, BAB III Susunan Organisasi, BAB IV Tata Kerja, BAB V Kepegawaian, BAB VI Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
31 Hlm , Lampiran : 1 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir usulan tambahan komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 84 Tahun 2022
Perwali ini mengubah Lampiran Perwali Samarinda No. 46 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Peraturan ini mengubah Perwali Samarinda No. 46 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023.
2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sinergitas Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan dengan Pelibatan Masyarakat Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemerliharaan jalan dan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan jalan, perlu adanya pelibatan masyarakat sebagai satu kesatuan yang bersinergi dalam pengawasan dan pemeliharaan jalan;
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13/PRT/M/2011
Dalam peraturan ini diatur tentang sinergitas pengawasan dan pemeliharaan jalan dengan pelibatan masyarakat Kota Pagar Alam, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sinergitas masyarakat, pembiayaan pemeliharaan jalan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
