Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia jasa Lainnya Orang Perorangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk rangka menjaga kualitas lingkungan hidup melalui aspek kebersihan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyedia jasa lainnya orang perorangan, hak keuangan, pelaksanaan pengadaan penyedia jasa lainnya orang perorangan, pelaksanaan tugas, pengurangan upah, sanksi administratif, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD NOMOR 31/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RICIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Madiun Nomor 39 Tahun 2016
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
Ketentuan huruf b dan huruf e ayat (2) diubah, dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1; diantara huruf e dan huruf e ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni e1; ketentuan huruf a, huruf b dan huruf h ayat (1) Pasal 10 diubah; ketentuan huruf h ayat (1) diubah, diantara huruf k dan huruf l ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni k1, huruf b ayat (3) dihapus, huruf h ayat (3) diubah, diantara huruf i dan j ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i1;
struktur organisasi
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN STATISTIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 24 AYAT (8) PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, MAKA JADWAL RETENSI ARSIP HARUS DITETAPKAN MELALUI PERATURAN WALIKOTA; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIMAKSUD, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN STATISTIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 3).
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
TIDAK ADA
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA INI, SEPANJANG MENGENAI TEKNIS PELAKSANAANNYA DIATUR LEBIH LANJUT OLEH LKD BERKOORDINASI DENGAN OPD PENYELENGGARA URUSAN.
9 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 31 Tahun 2018
PERWALI Kota Binjai No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Binjai
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Binjai
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Binjai menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
Bahwa agar Program Jaminan Pesalinan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Binjai.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Binjai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran,Obyek dan tujuan, Penyelenggara Program JAMPERSAL, Mekanisme Pelaksanaan Program JAMPERSAL, Sistem Pembayaran dan Monitoring dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD No 31/2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, perlu diselenggarakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, agar pelaksanaanya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Thaun 1992, PP Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013, Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, advokasi dan KIE, pendayagunaan tenaga PKB/PLKB. pelayanan dan jaminan kesertaan ber KB, sarana dan prasarana program KKBPK, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, kemitraan program KKBPK, pemberdayaan jejaring program KKBPK, pengelolaan data dan informasi, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengendalian, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk penyeragaman penyusun dokumen perencana dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cilegon tahun anggaran 2019,perlu pedoman penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran bagi perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 60 Th 2008; PP No 71 Th 2010; PP No 27 Th 2014; Per Pres No 54 Th 2010; Per Pres No 60 Th 2015; Pemendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah dengan UU No 21 Th 2011; Pemendagri No 64 Th 2013; Pemendagri No 38 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2004.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Staf Ahli Walikota merupakan unsur pelaksana pembantu Walikota yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi kewenangan Perangkat Daerah sehingga perlu dioptimalkan tugas dan fungsinya; bahwa guna menagoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota Pekalongan perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Pearturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perda No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 28 dengan menyisipkan 1 pasal yaitu 28A mengenai staf ahli dan tugasnya, perubahan pada Pasal 49 dengan menyisipkan 1 pasal yaitu Pasal 49A mengenai tugas staf ahli kaitannya dengan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012 Ttg Retribusi Pelayanan Kebersihan
ABSTRAK:
Diundangkannnya Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Drt No. 8 Tahun 1956; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 81 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen PU No.03/PRT/M/2013; Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017
Diatur tentang Pelaksanaan Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
Perwali Kota Medan No. 7 Tahun 2018
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Mobile Informasi ANggaran Banda Aceh Gemilang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam wilayah Kota Banda Aceh dan untuk memudahkan analisis serta evaluasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran perlu aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG);
bahwa aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG) merupakan sebuah system berbasis Mobile yang menyajikan informasi terkait data anggaran yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh, data realisasi pada tahun lalu dan tahun anggaran berjalan serta data anggaran yang masih dalam proses penyusunan ataupun pembahasan sebagai bahan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dalam penggunaannya dipandang perlu mengatur aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG).
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2010; Kepres No. 20 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Mobile Informasi ANggaran Banda Aceh Gemilang, Prosedur Integrasi Data, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
