Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Tahun 2023 Nomor 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat; bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat akan tetapi dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2000 ; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2016 ; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2021; permen PAN-RB No. 7 Tahun 2022 ; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwali No. 129 Tahun 2021
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung
sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar
setiap informasi kearsipan terekam dengan baik
dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori
kolektif bangsa; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi,
sehingga perlu menyusun pedoman penerapan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016; Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 61 Tahun
2022.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 28 Tahun 2023
Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Tahun 2023 Nomor 305
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penambahan objek layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu melakukan penyesuaian Tarif Layanan Kesehatan yang akan digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; Permenkes No. 8.5 Tahun 2015; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No. 98 Tahun 2015; Perwali No. 7 Tahun 2022
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; : Bab I Ketentuan Umum Bab Il Kegiatan Yang Dikenakan Tarif Bab III Komponen Tarif Bab IV Pemanfaatan Tarif Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 ( satu) pasal, yakni pasal 6A; Ketentuan dalam Lampiran III diubah; Ketentuan dalam Lampiran V diubah; Ketentuan dalam Lampiran IX diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
Merubah Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022
63 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2023
PERWALI Kota Gorontalo No. 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD 2023 (28)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) , sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) , perlu menyusun pedoman pengaduan
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2017, Permendagri No 25 Tahun 2007, Permen PAN RB No 90 Tahun 2021, Permendagri No 8 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, tujuan, prinsip dan ruang lingkup, mekanisme pengaduan, jenis pengaduan, tindak lanjut, ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan whistleblower, pelindungan dan sanksi terhadap whistleblower, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Terdiri dari 12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemindahantanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat 7, Pasal 129 ayat 2, Pasal 133 ayat 3, Pasal 137 ayat 2, Pasal 140 ayat 2, Pasal 143 ayat 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012.
Materi pokok : Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Jumlah halaman : 61 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan
di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran
2024;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk
menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
dimaksud sebagaimana tercantum dalam
Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Keputusan Wali Kota Nomor 050/104.6 Tahun 2023 dicabut.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2023
Perwali Kota Semarang No. 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengubah
PERWALI Kota Semarang No. 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERWALI Kota Semarang No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERWALI Kota Semarang No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERWALI Kota Semarang No. 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang,
maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun
2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali
Kota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan ayat (2) Pasal 11, penghapusan ayat (3) Pasal 11 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2023
Pedoman Perjalanan Dinas – Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non-ASN, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, JDIH Kota Tarakan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wallkota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan pedoman perjalanan dinas dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1997; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permenkeu No.97/PMK.05/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No.55/PMK.05/2014; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No.59 Tahun 2019;
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perwali No. 1 Tahun 2023 terkait dengan definisi, klasifikasi biaya perjalanan dinas, dan mekanisme pertanggungjawaban biaya. Perubahan ini mencakup penambahan dan penghapusan beberapa istilah serta penyesuaian standar biaya yang berlaku dalam pelaksanaan perjalanan dinas, seperti biaya transportasi, penginapan, dan uang harian yang disesuaikan dengan perubahan regulasi terbaru.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perwali No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peranri No. 41 Tahun 2015, diperlukan Pedoman dalam pelaksanaannya dan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peranri No. 41 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2019.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang meliputi Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pimpinan Pencipta Arsip, Jenia Arsip Terjaga, Retensi Arsip Terjaga, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
UU No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
