Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat
(4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal
25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan pajak
hiburan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016
; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pendaftaran dan Pelaporan;
3. Tanda Masuk Tempat Hiburan;
4. Bon Penjualan;
5. Tata Cara Pemungutan Pajak;
6. Penagihan;
7. Kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan, Pemeriksaan dan Pengawasan;
8. Keberatan dan Banding;
9. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Pajak Ketetapan Pajak;
10. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
12. Anggaran;
13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
50 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TANGERANG CERDAS CENTRE.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjalankan program Tangerang Cerdas Center guna menekan angka anak putus sekolah dan mencegah anak rentan putus sekolah di Kota Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai acuan untuk melaksanakan program tersebut.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah PP No 13 Th 2015; PP No 47 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah PP No 66 Th 2010; Perda No 11 Th 2007; Perda No 11 Th 2007; Perda No 2 Th 2015; Perda No 8 Th 2016; Perwal Kota No 58 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV TAHAPAN KEGIATAN; BAB V PELAKSANAAN; BAB VI TIM TANGERANG CERDAS CENTRE; BAB VII PENGAWASAN, MONITORING,DAN EVALUASI; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 13/D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mojokerto No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
ABSTRAK:
bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Stat Ahli, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Stat Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Stat Ahli.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut:
A. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 setelah huruf y, ditambah 1 huruf baru;
B. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf i diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Tomohon Smart city
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan visi Kota Tomohon yaitu terwujudnya masyarakat Kota Tomohon yang religious, berdaya saing, demokratis, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan, menuju kota wisata dunia maka akan diselenggarakan smart city. Smart city adalah sebuah konsep kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi modern dalam tata kelola sehari-sehari dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memberikan informasi yang tepat, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
UU No. 10 Tahun 2003;- UU No. 25 Tahun 2004; - UU No. 26 Tahun 2007; - UU No. 11 Tahun 2008; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 19 Tahun 2016; - PP No. 82 Tahun 2012; - PP No. 18 Tahun 2016; - PP No. 12 Tahun 2019; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permenkominfo No. 41 Tahun 2007; - Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup TSC, tujuan dan sasaran TSC, tata kelola TSC, tugas dan kewajiban Pemerintah Kota, kemitraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pembiayaan program.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019.
11 halaman ( terdiri dari 18 Pasal).
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh, mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 9 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penerima Tambahan Penghasilan; BAB III Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan; BAB IV Pembiayaan; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Pengaturan mengenai sertifikat laik fungsi telah diatur dalam Perwali Kota Medan No. 40 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi; dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, perlu dilakukan revisi terhadap Perwali Kota Medan pada poin sebelumnya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No.1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 73 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2010; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011; Peraturan Menteri PUPR No. 11/Prt/M/2018; Peraturan Menteri PUPR No. 19/Prt/M/2018; Peraturan Menteri PUPR No. 27/Prt/M/2018; Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2015; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2015.
Penggolongan Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan SLF; Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung; Penerbitan dan perpanjangan SLF; pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
47
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 31 Tahun 2019
PERWALI Kota Ambon No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Di Tepi Jalan Umum
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terutama pasal 1 ayat (15) yang mengatur Zona Strategis dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 661 Tahun 2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Pada Zona Strategis untuk Ruang Parkir di Kota Ambon karena terjadinya perubahan Konfigurasi parkir dari parkir sirip ke parkir pararel pada dua kawasan zona strategis yang membuat Satuan Ruang Parkir berkurang sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan yang baru.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 80 Tahun 2012; PERDAKOTAMBON No. 5 Tahun 2017; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Tepio Jalan Umum (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018) yakni Pasal 1 dan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Modal Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya dalam penyediaan air minum
oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal
Kota Semarang diperlukan biaya operasional dan biaya
pengelolaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf g
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Moedal Kota Semarang, tarif air minum ditetapkan
Walikota; bahwa Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014
tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sudah
tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum
pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal
Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelompokan Pelanggan
Bab III Tarif Air Minum
Bab IV Tagihan RAM
Bab V Sanksi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2014 dicabut.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Pasal 18 ayat (6) UUD Th 1945; UU No 2 Th 2008 tg telah diubah UU No 2 Th 2011; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2019; UU No 7 Th 2017; PP No 5 Th 2009 yg telah diubah PP No 83 Th 2012; Permendagri No 36 Th 2010; Permendagri No 36 Th 2018; Perbadkeu No 2 Th 2015; Perda Kota Tangsel No 6 Th 2019; PKepgub Banten No 213/kep.330-Huk/2018.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
