PERWALI Kota Serang No. 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2023.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 26 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2018; Perpres No 2 Th 2015; Perpres No 59 Th 2017; Permendagri No 86 Th 2017; Permensos No 9 Th 2018; Permenker No 29/Prt/M/2018; Permendikbud No 32 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Permendagri No 101 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Permenkes No 4 Th 2019; Perda Prov Banten No 1 Th 2011 yg telah diubah Perda Prov Banten No 5 Th 2017; Peda Prov Banten No 7 Th 2017; Perda Kotser No 2 Th 2009; Perda Kotser No 7 Th 2016; Perda Kotser No 3 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH; BAB III PENGENDASLIAN DAN EVALUASI; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PEUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang Panjang
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang Panjang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
51 Tahun 2018
SEBAGAI PEDOMAN DAN PENGADUAN DALAM PELAKSANAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK, SD DAN SMP NEGERI
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 421/61/DISDIKPORA-PP/2018
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota lubuklinggau
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitemen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk melaporkan kekayaannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan dalam pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara meliputi : Tata cara Penyampain LHKPN; Format LHKPN; Pengelola LHKPN; dan Tata cara Pengenaan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 38 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Kepegawaian, Aparatur Negara
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako Padang No 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi ASN, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
bahwa perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor
92 Tahun 2018 Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 92);
bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga tiket transportasi khususnya pesawat udara, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 92 TABUK 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA LAINNYA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
Pasal l
Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Padang Nomor 92
Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga
Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 92) diubah sehingga Pasa119 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
a. uang transport;
b. uang harlan, dapat digunakan untuk uang makan, dan uang saku;
c. uang penginapan;dan
d. biaya taksi.
(2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. uang transport (tiket) paling tinggi (kelas ekonomi) :
No
1. Padang Rute PenerbangBn
- Medan - Banda Aceh (PP) Tarif
8.300 (Rp).000
2 Padang - Jakarta - Medan 7.400.000
3 Padang - Medan 2.500.000
4 Padang - Jakarta - Pekanbaru 6.500.000
5 Padang - Pekanb ru 2.000.000
6 Padang - Jakarta - Jambi 6.000.000
7 Padang - Jambi 2.700.000
8 Padang - Jakarta - Palembang 5.300.000
9 Padang - Palembang 2.800.000
10 Padang - Batam - Bangka Belitung 4.500.000
11 Padang - Jakarta - Batam 6.700.000
12 Padang - Batam 2.500.000
13 Padang - Batam - Tanjung Pinang 3.500.000
14 Padang - Jakarta - Bandung 4.900.000
15 Padang - Bandung 3.000.000
16 Padang - Jakarta - Bengkulu 5.900.000
17 Padang - Jakarta - Bandar Lampung 4.200.000
18 Padang - Jakarta 4.300.000
19 Padang - Jakarta - Semarang 5.100.000
20 Padang - Jakarta - Pangkal Pinang-
5.174.900 Tanjung Pandang
21 Padang - Jakarta - Pangkal Pinang 5.514.800
22 Padang - Jakarta - Surabaya 6.000.000
23 Padang - Surabaya 4.000.000
24 Padang - Jakarta - Yogyakarta 5.300.000
25 Padang - Yogyakarta 3.700.000
26 Padang - Jakarta - Denpasar 6.800.000
27 Padang - Jakarta - Lombok Mataram 6.800.000
28 Padang - Jakarta - Kupang 9.200.000
29 Padang - Jakarta - Pontianak 6.200.000
30 Padang - Jakarta - Palangkarava 6.500.000
31 Padang - Jakarta - Banjarmasin 6.600.000
32 Padang- Jakarta - Balikpapan 7.000.000
33 Padang - Jakarta - Manado 9.100.000
34 Padang - Jakarta - Gorontalo 8.500.000
35 Padang - Jakarta - Makassar 7.500.000
36 Padang - Jakarta - Palu 7.600.000
37 Padang - Jakarta - Kendari 8.100.000
38 Padang - Jakarta - Ambon 10.100.000
39 Padang - Jakarta - Ternate 9.700.000
40 Padang - Jakarta - Jayapura 13.600.000
b.Uang Harian
No Jabatan SatURn Rlau, Jambi Selain Rlau,
dan Bengkulu Jambidan
Bengkulu
1. Sekretaris Daerah/ OH 1.250.000 1.550.000
Pimpinan DPRD
2. Pejabat Eselon III OH 1.000.000 1.200.000
Anggota DPRD
Pejabat Eselon III
3. Kepala SKPD I OH 750.000 800.000
Kepala Bagian Setda
4. Pejabat Eselon OH 650.000 700.000
111/Golongan IV
5. Pejabat Eselon OH 550.000 600.000
N IGolongan III
6. Golongan I/lI/Honor OH 450.000 500.000
/Kontrak
DAN PERUBAHAN LAINNYA
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA MATARAM
ABSTRAK:
Pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial secara integratif terhadap anak harus dipenuhi sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak. Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, sistematis dan terpadu agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk pusat kesejahteraan sosial anak integratif kota mataram. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial anak integratif kota mataram.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017, peraturan daerah provinis nusa tenggara barat nomor 8 tahun 2015, peraturan daerah nomor 4 tahun 2012, peraturan daerah nomor 1 tahun 2013,
Ketentuan Umum, Pembentukan, Struktur organisasi, Tugas dan tanggungjawab, Jenis layanan, Alur layanan, Tata kerja dan standar operasional prosedur, pembiayaan, penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
-
-
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN UNTUK MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS;
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 131-3-2017); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PEMELIHARAAN ARSIP AKTIF; ALIH MEDIA ARSIP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
41 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2019
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 38/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Madiun, perlu mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
1. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
3. PP Nomor 17 Tahun 2018;
4. Permendagri Nomor 34 Tahun 2007;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2012;
6. Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2000;
7. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
8. Perwali Madiun Nomor 24 Tahun 2010.
Jenis Administrasi Kecamatan terdiri dari :
a. Administrasi Umum ;
b. Administrasi Pembangunan ;
c. Administrasi Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
60 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 38 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Pontianak No. 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer, Kategori 2, Petugas Kebersihan/Cleaning Service, Sopir, Petugas Keamanan dan Honorer Dengan Perjanjian Waktu Tertentu) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA KETIGA BELAS KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA/TENAGA TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup tenaga non aparatur sipil negara/tenaga tidak tetap, maka Pemerintah Kota Pontianak memberikan jasa ketiga belas kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, Uu No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2018, Perwako No.51 Tahun 2018, Perwako No.76 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pemberian Jasa Ketiga Belas Kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Tidak Tetap; Pembayaran Jasa Ketiiga Belas Kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Tidak Tetap; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 52 TAUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persayaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota bima, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan dimaksud. Ketentuan mengenai syarat dan pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama daerah kota bima sebagaimana diatur dalam peraturan walikota bima nomor 52 tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan walikota bima nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota bima nomor 52 tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota bima, perlu dilakukan penyelarasan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan walikota tentang perubagan ketiga atas peraturan walikota bima nomor 52 tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota bima.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 13 tahun 2014, Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, Peraturan walikota bima nomor 52 tahun 2015
Beberapa ketentuan yang diubah yakni pasal 1, Pasal 3, Pasal 7
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 52 TAUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
-
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 8 Tahun 1956;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 71 Tahun 2010;
PP No. 12 Tahun 2017;
PP No. 18 Tahun 2017;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 16 Tahun 2018;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 64 Tahun 2013;
Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009;
Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2018;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp6.134.655.766.238,00 bertambah sejumlah Rp169.900.179.035,05 sehingga menjadi Rp6.034.555.945.273,05.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
