Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2020.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU NO 26 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU NO 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perpres No 2 Th 2015; Perpres No 59 Th 2017; Permendagri No 86 Th 2017; Permenso No 9 Th 2018; Permenker Umum dan perumahan No 29/Prt/M/2018; Permendikbud No 32 Th 2018;Permendagri No 98 Th 2018; permendagri No 100 Th 2018; Permendagri No 101 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Permenkes No 4 Th 2019; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov Banten No 2 Th 2011 yg telah diubah Perda ProvBanten No 5 Th 2017; Perda Prov banten No 7 Th 2017; Perda Kotser No 2 Th 2009; Perda Kotser No 6 Th 2011; Perda Kotser No 7 Th 2016; Perda Kotsr No 3 Th 2019; Perwal Kotser no 39 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH; BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Menimbang berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retrubusi Perizinan Tertentu dan Telaah Staf dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 02/TS/UPTDMET 12/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2013
Perubahan tarif retribusi pelayanan umum dan perizinan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
LD.2013/No.93 dan BD.2014/No.386
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD Tahun 2019/No. 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 1950; UU No 13 tahun 1954; UU No 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan PP no 72 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Tegal No 4 Tahun 2016; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 106 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota diatur tentang : Ketentuan Umum, Susunan organisasi, Kedudukan, Unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional, Tata kerja, Jabatana dalam dinas, Kepegawaian, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka beberapa ketentuan sepanjang mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 4), dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada DInas Perikanan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada Perangkat
Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 124 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
DinasBalai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 124) perlu ditinjau kembali; bahwa klasifikasi, pembentukan, kedudukan susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit
pelaksana teknis Dinas Balai Benih Ikan pada
DinasPerikanan Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota
Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kota Semarang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2016 dicabut.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja yang sama pada jenis belanja yang sama, antar rincian objek belanja pada objek belanja yang sama dcngan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: bahwa berdasarkan Peraturan Pemerinmh Rcpublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pernberian Gaji, pensiun, atau tunjangan Keliga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Anggora Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Negeri dan Penerima Pensiun atau tunjangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. maka pemerintah Daerah harus menyesuaikan penganggarannya dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi pencatatan keuangan maka perlu diatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; bahwa Peraturan Walikota Nomor 27C Tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kota Surakarta perlu diganti untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini; bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan \Peraturan walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerinta Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 tahun 2014; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Nomor 27C Tahun 2018.
184 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dan bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis ditetapkan dengan Perkada, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tujuan ASB, Penerapan ASB, Jenis ASB, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa
ABSTRAK:
bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan Umum
Daerah Air Min um Tirtayasa rnempunyai peran dalam
peningkatan pelayanan publik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan
Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirtayasa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa, pelaku pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalul penyedia, pengadaan khusus, usaha kecil, produk dalam negeri, dan berkelanjutan, pengadaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, sumber daya manusia, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
65 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa berdsrkan ketentuan dalam pasl 1 ayat (42) peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Th 2017 tentang Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib di lakukan terhadap suatu jenis arsip ditetapkan dengan peraturan wali kota.
UU Ri No 15 Th 1999; UU Ri No 43 Th 2009; UU Ri No 5 Th 2014; UU Ri No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2000; PP No 28 Th 2012; Permendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 18 Th 2015; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. Ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 3. Penggunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Masa Sebelum Hamil Masa Hamil Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 29 Tahun 2004; - UU No. 36 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 36 Tahun 2014; - PP No. 33 Tahun 2012; - Permenkes No. 25 Tahun 2014; - PP No. 61 Tahun 2014; - Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, pelayanan kesehatan seksual, dukungan manajemen, sumber daya kesehatan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan program.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
15 halaman ( terdiri dari 20 Pasal).
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
