Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali KOta Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Daerah perlu membentuk Tim yang diberikan honorarium yang ditetapkan dalamStandar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenkeu No 32/PMK.02/2018; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010.
Peraturan Wali Kota Cilego No 51 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Wali Kota Cilegon No 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerinyah Kota Cilegon TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 19 tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2011.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak, karena:
1. Jual Beli;
2. Tukar Menukar;
3. Hibah;
4. Hibah Wasiat;
5. Waris; dsb. BPHTB pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek Pajak yang
dapat dikenai Pajak. Tata cara perhitungan Pajak. Tata cara pemungutan. Tata cara pembayaran. Tata cara penelitian SSPD BPHTB. Tata cara penetapan pajak. Tata cara penagihan pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
71 hlm. 50 lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Saatiga Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinkronisasi sistem akuntansi Pemerintah Daerah melalui integrasi kode akun penatausahaan barang milik daerah dengan bagan akun standar, perlu dilaksanakan pemetaan (mapping) penggolongan akun dan kodefikasi barang milik daerah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 9 tentang Akuntansi Aset, perlu adanya penyesuaian akun pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta akun piutang dan beban non operasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Bagan Akun Standar perlu dilakukan penyempurnaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar yaitu tentang ketentuan umum, mengubah lampiran I dan menambahkan bab yang mengatur tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya Pengaturan tentang Perjalanan Dinas
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Perjalanan dinas diberikan kepada : Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
29 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 51 Tahun 2019
pedoman - pemanfaatan - dana non - kapitasi - jaminan - kesehatan - nasional
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Bd No 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN FEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, DAN DANA JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan serta dana jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada FKTP Puskesmas Non BLUD sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, perlu adanya pedoman mengenai pemanfaatan dana non kapitasi.
Uu No 2 Th 1993; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; Uu No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 32 Th 1996; PP No 44 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 72 Th 2012; Perpres No 82 Th 2018; Permendagri No 55 Th 2008; Permenkes No 28 Th 2014; Permenker No 11 Th 2016; Permenkes No 52 Th 2016; Permenkes No 56 Th 2016; Perbad Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 2 Th 2019; Perda No 9 Th 2007 yg telah diubah Perda No 1 Th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal Kota No 23 Th 2010; Perwal Kota No 59 Th 2016; Perwal Kota No 17 Th 2017.
BAB I KLETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI JKN DAN TARIF NON KAPITASI JKN; BAB V PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN TARIF PAKET ESSENSIAL; BAB VI ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA; BAB VII PENGANGGARAN; BAB VIII PEMBAYARAN DAN PENATA USAHAAN; BAB IX PELAPORASN DAN PERTANGGUNG JAWABAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI KETETUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 51 Tahun 2019
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG REJO
2019
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 51, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 279
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Rejo
ABSTRAK:
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Rejo
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Ketentuan dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan, seperti jenis layanan yang harus disediakan, kualitas layanan, prosedur operasional standar, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Peraturan ini juga mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan dasar yang menjadi tanggung jawab Puskesmas sebagai bagian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Penyediaan Prasarana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
dasr hukum: Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berubah sebagai berikut :
1.
Pendapatan Daerah :
a. Semula
Rp. 956.918.439.552,00
b. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 14.609.689.995,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp. 971.528.129.547,00
2.
Belanja Daerah :
a. Semula
Rp. 988.750.551.568,00
b. Bertambah / (Berkurang)
Rp. 184.911.474.223,46
Jumlah belanja setelah perubahan
Rp. 1.173.662.025.791,46
Surplus / (Defisit) setelah perubahan
Rp. (202.133.896.244,46)
3.
Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
1) Semula
Rp. 33.332.112.016,00
2) Bertambah/ (Berkurang)
Rp. 177.801.784.228,46
Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 211.133.896.244,46
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
jumlah 12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
