Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERWALI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis PEngelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD belum memenuhi dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada penambahan Pasal 9A; Pasal 9B; Pasal 29A dan PAsal 29B
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyararat Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan penyusunan standar operasional prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Keija di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016; Perwali Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyararat Kota Banjarmasin yang memuat Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Bagan Atau Alur Proses; Penyesuaian dan Perubahan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
8 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian
penyelenggaraan Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2020 perlu melaksanakan kegiatan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
bahwa agar pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
berjalan secara tertib dan lancar perlu adanya
sebuah perencanaan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk
menetapkan Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tahunan, sehingga setiap daerah perlu
menetapkan rencana pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perencanaan Pengawasan Tahun 2020 yang meliputi fokus pengawasan, sasaran pengawasan dan jadwal pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dimaksud disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema "APIP Kompeten Mengawal Pemerintah Daerah".
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2019
PERWALI Kota Pekalongan No. 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun
2016-2021
Mengubah
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahuri 2018
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34a Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor
34a Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan
Pusat dan/atau Provinsi Jawa Tengah, diperlukan penambahan kegiatan baru dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2019 dan 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9)
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan
perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan
penyusunan Renja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahuri 2018 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya Bantuan OperasionalSekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan SE Mendagri Nomor 895/9009/SJ tentang Penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2019.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 63
Tahun 2019 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 63
Tahun 2019 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 30, Pasal 31
ayat (6), Pasal 38 ayat, Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (3),
Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5), perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Tata Cara dan Pembentukan FTJSLP
Bab IV Mekanisme dan Prosedur
Bab V Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Tata Cara Pelaporan
Bab IX Sanksi Administrasi
Bab X Duta TJSLP
Bab XI Pembiayaan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 79 Tahun 2019
PERWALI Kota Banda Aceh No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 79 Tahun 2019 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur besaran belanja aparatur dan non aparatur gampong Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 82 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 20 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Belanja Aparatur; BAB IV Belanja Non Aparatur; BAB V Sistem Penganggaran; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2018 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
