Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun pedoman teknis tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Barang Milik
Daerah Berupa Rumah Negara.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; BMD BERUPA RUMAH NEGARA; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 67, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 67
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Susunan organisasi Dinas, terdiri dari;
a. sekretariat;
b. bidang informasi dan komunikasi public;
c. bidang penyelenggaraan e-government; dan
d. bidang statistik dan persandian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 67 Tahun 2023
10 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 67, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 67
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerh, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Baubau;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 6).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP TATA KELOLA
BAB IV PROFIL ORGANISASI RUMAH SAKIT DAN PEMILIK
BAB V REPRESENTATIF PEMILIK ATAU DEWAN PENGAWAS BLUD
BAB VI KELEMBAGAAN, KEPEMIMPINAN, PENGELOMPOKAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
BAB VII PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN
BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN PASIEN
BAB XI PENGISIAN JABATAN
BAB XII MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
BAB XIII MANAJEMEN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (MRMIK)
BAB XIV AKSES DAN KESINAMBUNGAN PELAYANAN (AKP)
BAB XV PENGKAJIAN PASIEN (PP)
BAB XVI PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN( PAP)
BAB XVII PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH
BAB XVIII PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
BAB XIX KOMUNIKASI DAN EDUKASI (KE)
BAB XX PROGRAM NASIONAL
BAB XXI PENGELOLAAN RUMAH SAKIT SEBAGAI BLUD
BAB XXII PELAKSANAAN PERATURAN POLA TATA KELOLA
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
98
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bima Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Bima No. 4 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
1. Penggunaan KKPD
2. pengelola KKPD
3. UP KKPD
4. pengajuan, penerbitan, dan penggunaan KKPD
5. pelaksanaan pembayaran dengan KKPD
6. biaya penggunaan KKPD, dan
7. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
53 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota
Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan
Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan
Di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
Bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan simbol visual yang mencerminkan peran dan kedudukan kendaraan dinas dalam masyarakat; bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal; bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Materi pokok : Tanda Nomor Kendaran Bermotor Kendaraan Dinas dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Mencabut : . Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2023
PERWALI Kota Semarang No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Perwali Kota Semarang No. 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Semarang No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan
Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan
Harga Regional, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor
29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran
2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 59 Tahun
2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 diubah.
280 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penilaian Kinerja Pegawai
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan obyektivitas Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun aplikasi penilaian kinerja pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.
Materi pokok : Penilaian kinerja, Tata Cara Penilaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Mencabut : Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah halaman : 9 HLM, Lampiran : 6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan serta kelancaran setiap kegiatan Kepala Daerah Kota Banjarbaru dalam menjalankan aktifitas, maka perlu untuk menerapkan Protokoler Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
b. Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keperotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan penyelenggaraan Keprotokolan di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2022;
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; ASAS; MAKSUD DAN TUJUAN; ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI; TATA TEMPAT; TATA UPACARA; TATA PENGHORMATAN; TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH,
DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA; PENGADAAN KEPROTOKOLAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 66 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD Tahun 2023 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli; bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan memperhatikan beban kerja dalam penyesuaian kegiatan dan subkegiatan, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2022; Perwali No. 52 Tahun 2022
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD Tahun 2023 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Budaya Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas dan profesionalisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat di Kota Tangerang; bahwa pengembangan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lakukan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 39 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 27 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nilai Budaya Kerja Bab III Penerapan Budaya Kerja Bab IV Agen Perubahan Bab V Pemantauan dan Evaluasi Bab VI Pembiayaan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2018; dan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2018.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
