Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pencapaian Akses Sanitasi, Air Minum, dan Penanggulangan Genangan Air
ABSTRAK:
Sanitasi air dan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Percepatan pencapaian akses sanitasi air, air minum dan penanggulangan genangan air masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan pengelolaannya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada akhir tahun 2030.
Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/Prt/M/2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjun/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 21 Tahun 2019;.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Percepatan Pencapaian Akses Sanitasi, Air Minum dan Penanggulangan Genangan Air; Penerapan Teknologi, Peran serta Masyarakat, Pemasaran di Bidang Sanitasi, Air Minum dan Penanggulangan Genangan Air; Penerapan Standar Kualitas Sanitasi, Air Minum dan Penanggulangan Genangan Air; Strategi, Kebijakan dan Perencanaan; Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Akses; Koordinasi Percepatan Pencapaian Akses Sanitasi, Air Minum dan Penanggulangan Genangan Air; Peningkatan Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
14 Hlmn. Lampiran 6 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM INOVASI DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002;Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
Ruang Lingkup SIDa Kota Batam meliputi kebijakan SIDa Kota Batam, penataan Unsur SIDa Kota Batam dan pengembangan SIDa Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat khusus Parkir maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004; 4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. PeraturanDaerahKotaYogyakartaNomor2Tahun2019; 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2Tahun 2020
Pemungutan Retribusi, Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Atau Pembebasan Retribusi, Tata Cara Penagihan; Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif, Peninjauan Tarif Retribusi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 48 Tahun 2020
PENETAPAN KATEGORI PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TA 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 108/D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Kategori Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional TA 2020
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
maka perlu adanya penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah atas besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penetapan Kategori Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Tahun Anggaran 2020
Mengingat: 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Pengalompokan Kemapuan Keuangan Daerah, Pelaksanaan dan Peratanggungjawaban Dana Operasional, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2020
PENYESUAIAN KELAS DAN NILAI JABATAN DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYESUAIAN KELAS DAN NILAI JABATAN DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, masih terdapat nomenklatur jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan yang perlu disesuaikan karena perubahan kelembagaan Perangkat Daerah, kenaikan jenjang, inpassing dan hal-hal yang menyangkut mengenai persediaan personil Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya perpindahan wilayah kerja dan/atau mutasi yang berpengaruh pada besaran nominal Tambahan Penghasilan Pegawai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian atau Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018, namun dengan memperhatikan percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai pandemik yang
penyebarannya di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian
material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, Perubahan
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 belum dapat dilakukan karena membutuhkan koordinasi, konsultasi dan asistensi yang menyeluruh dan komprehensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penyesuaian Nilai dan Kelas Jabatan Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Mengingat: 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 137 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 137); 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 179).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Peraturan Walikota ini berisi Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan Dan Penyetoran, Penatausahaan, Akuntansi, Dan Pelaporan, Pelaporan Penyelesaian TGR, Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah, Kedaluwarsa, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
38 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 14, ayat (7) Pasal 18, ayat (4) Pasal 19, dan ayat (3) Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
UU No. 9 tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2019
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi
3. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
4. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi
5. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluarsa
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
19 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Unang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008
Peraturan Walikota Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian, Dan
Uraian Standar Pelayanan Minimal
4. Pelaksanaan
5. Pembinaan Dan Pengawasan
6. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
60 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 48 Tahun 2020
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 341
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
ABSTRAK:
Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa, kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TARIF LAYANAN
BAB III PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN
BAB V PEMBAYARAN TARIF LAYANAN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
Perwali Kota Tarakan No 41 Tahun 2019 dicabut
25 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
