Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu memberikan insentif fiskalberupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/
KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan
retribusi PBG dalam mendukung percepatan
pelaksanaan program tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9
Tahun 2023; Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan PBG bagi MBR, Kriteria MBR dan Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok
setiap warga negara yang harus dipenuhi untuk
keberlangsungan hidup manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di tengah adanya inflasi yang mengakibatkan
kenaikan harga barang secara umum, perlu melakukan
penyesuaian terhadap tarif air minum dan kelompok pelanggan
yang berlaku saat ini; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023
tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Kelompok
Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Agung Kabupaten Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Kebijakan Penetapan dan Perhitungan Tarif Air Minum, Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan, Tarif Air Minum, Pembayaran dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan desa dan anggaran
pendapatan dan belanja desa dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan
asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat. berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai
bentuk Pengawasan Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Daerah
Kabupaten menetapkan Peraturan terkait Pengalolaan
Keuangan Desa salah satunya peraturan bupati tentang
satuan harga kabupaten yang didalamnya mengatur
standar harga satuan di Desa
UU No. 6 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perbup. Sumedang No. 76 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan 145 Tahun 2020; Perbup. Sumedang No. 147 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Desa untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Pemerintahan Desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.
99 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Banyumas No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat; bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya
pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud
penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki
dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian
yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan
disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil
negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan
pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai
aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tim Pelaksanaan TPP ASN, Standar Besaran TPP, TPP ASN, Indikator Kinerja. Mekanisme Pembayaran TPP, Penganggaran, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2025.
Mencabut Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
19 Tahun 2024
57 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk meningkatkan dan menunjang peran,
fungsi, tugas, wewenang dan produktifitas kinerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik, perlu
ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kajian Perhitungan
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022, Nomor :
1304/SBA-III/IG/LSI/2022 oleh PT. SUCOFINDO
(Persero), dan Laporan Akhir Kajian Perhitungan
Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Gresik Tahun
2024, Nomor : 7877/SBA-XI/IG-LSI/2024 oleh PT.
Superintending Company Of Indonesia menunjukkan
adanya perubahan standar harga setempat sehingga
terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dilakukan perubahan.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020.
Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRDsebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (5)
dihapus, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2025.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Jumlah halaman : 9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
PERBUP Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
PERBUP Kab. Majalengka No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Mencabut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan dalam rangka menjamin
kesejahteraan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara; untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja
pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka diwujudkan melalui
pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur
Sipil Negara; untuk tertib administrasi dan
pertanggungjawaban pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai serta penyesuaian dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
komponen pertimbangan obyektif lainnya, perlu diatur
pengaturannya; perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi Nomor 6 Tahun 2022; 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024;
Dalam
Peraturan Bupati ini diatur tentang
pemberian tambahan penghasilan bagi ASN dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang pemberian tambahan penghasilan, kriteria tambahan penghasilan pegawai, tim pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai, penghitungan besaran tambahan penghasilan pegawaim indikator, pengurangan, tambahan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, penghentian pemberian, pengelolaan administrasi, pembayaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2025.
Mencabut :
1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021
2. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2022
3. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022
4. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2023
5. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2024
19 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan
Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan
kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah
memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan
pendidikan, pelatihan, dan penelitian; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan, pelatihan, dan penelitian di masyarakat
yang dilaksanakan pada Badan Layanan Umum
Daerah, diperlukan pemungutan tarif layanan
pendidikan, pelatihan, dan penelitian secara cepat,
tepat, akurat dan akuntabel; bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin
kepastian hukum mengenai pemungutan tarif layanan
pendidikan, pelatihan, dan penelitian diperlukan
pengaturan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan
penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 ;
Materi Pokok: BLUD sebagaimana dimaksud, meliputi: Rumah Sakit Umum Daerah Wates; Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang; dan
Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah; Jenis layanan yang diberikan oleh BLUD meliputi: Layanan Pendidikan; Layanan Pelatihan; dan Layanan Penelitian; Komponen Tarif Layanan meliputi: jasa sarana; dan jasa pelayanan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Kulon Progo 46 tahun 2018
tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat; Peraturan Bupati Kulon Progo 9 Tahun 2020
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Wates; dan Peraturan Bupati Kulon Progo 93 Tahun 2021
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Nyi Ageng Serang;
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, kedudukan dan
peranan Bupati dan Wakil Bupati sangat penting dan strategis
untuk memajukan dan mewujudkan kemandirian daerah
serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dalam rangka mendukung kinerja Bupati dan Wakil
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
serta pelayanan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip
akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan
transparan, perlu diberikan hak keuangan dan dukungan
biaya operasional; berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, perlu perumusan kebijakan pemerintah
daerah yang mengatur pelaksanaan keuangan Bupati dan
Wakil Bupati Karawang; perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021;
Dalam
Peraturan Bupati ini diatur tentang
kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur pula tentang penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2025.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2025.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
