PERBUP Kab. Wonogiri No. 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 Tahun 2023
tentang Properti Investasi, maka Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
2071 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukabumi Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permenhub No. 17 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengam UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 2021; Permenhub No. 17 Tahun 2021; Perda Kab. Sukabumi No. 12 Tahun 2010; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perbup Sukabumi No. 83 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Analisi Dampak Lalu Lintas, Tindak Lanjut Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 85 Tahun 2023
pembentukan - Kedudukan - susunan - organisasi - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - UNIT - ORGANISASI - BERSIFAT - KHUSUS - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - PANDEGA - PANGANDARAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD 2023/No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2022 perlu disesuaikan, ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2016; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2011; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 29 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran, yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Serta Bidang Kepegawaian, Kepegawaian, Pembiayaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 85/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dalam
Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2021; Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023;
peraturan ini mengatur mengenai penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2023.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 85
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Priontas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan,
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 214 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu disesuaikan,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan,
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019,
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021,
6. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 214 Tahun 2021,
mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan sebagai berikut, yaitu Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (11) dihapus, Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 85 Tahun 2023
Perbup Kab. Sleman No. 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Sleman No. 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Sleman No. 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, ·perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 TahLln 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023;
Materi Pokok: Menetapkan APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapalan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.066.619.432.699,00 (tiga triliun enam puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3.206.150.616.887,00, (tiga triliun dua ratus enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp162.531.184.188,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 13 hlm. Lampiran: 1.518 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berdasarkan Ketentuan Pasal 142 Permendagri No. 89 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; Permen dagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 33 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 31 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang meliputi Ketentuan umum, Kedudukan, Maksud dan tujuan, Sistematika renja, Pelaksanaan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan Keuangan Desa yang efektif, efisien, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;JENIS PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI;MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD Tahun 2023 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja sektor informal di Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat/ penduduknya; bahwa dalam upaya mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak, dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permenketaneg No. 4 Tahun 2018; Permenketaneg No. 5 Tahun 2021; Perbup No. 38 Tahun 2023
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
