PERBUP Kab. Pesawaran No. 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 669
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan
dan Petemakan Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahn 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; UU NO. 20 Tahun 2023; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 43/Permentan/0T.010/8/2016; PEMENDAGRI NO 90 Tahun 2019; PERDA NO. 4 Tahun 2021; PERBUP NO. 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Pertenakan Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi
keluarga, perlu dilakukan upaya optimalisasi
penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di
Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022
tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan
menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan
konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas; bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Kampung
Keluarga Berkualitas di setiap desa/ kelurahan diperlukan
pedoman penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
bagi desa/ kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung
Keluarga Berkualitas di Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembentukan Kampung KB, Pelaksanaan Kampung KB, Klasifikasi dan Optimalisasi Kampung KB, Pendanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Tahun 2024 No. 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Susunan Organisasi;
3. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan;
4. Kelompok Jabatan;
5. Tata Kerja;
6. Kepegawaian;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
25 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD. NO. 2024/764, LL KAB. MALUKU TENGAH, 11 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, guna optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang taat asas, termasuk dalam hal penyelesaian Utang Daerah; Bahwa penyelesaian Utang Daerah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan anggaran sehingga menjadi beban utang yang harus diselesaikan; Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Susunan organisasi Badan terdiri atas: a. sekretariat; b. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; c. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; d. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah; dan e. bidang penelitian dan pengembangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2021
10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Tahun 2024/2025
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan rasa keadilan dalam hal
Pengaturan Pola Tanam terutama dari segi ketersediaan
air dan keadaan lingkungan lainnya sehingga
meminimalisir kegagalan panen; bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara
efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan
direncanakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya
para petani, maka perlu disusun Pedoman Pengaturan
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam; bahwa guna memberikan arah dan landasan hukum
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk musim tanam tahun 2024/2025 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk Musim Tanam Tahun 2024/2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentag Ketentuan Umum, Pembagian Golongan Sawah, Masa Tanam, Sistem Pembagian dan Pemberian Air, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk menindaklanjuti pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengaturan dalam Peraturan Bupati dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran; Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan BPHTB; Pendafataran Pajak; Pembayaran dan Penyetoran; Penelitian SSPD BPHTB; Pelaporan Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD; Pemeriksaan Pajak; Ketetapan Pajak; Surat Tagiah Pajak; Mekanisme Penagihan Pajak; Kedaluawarsa Penagiah Pajak; Penghapusan Piutang Pajak; Keberatan Pajak; Banding; Gugatan Pajak; Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha; Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan; Kemudahan Perpajakan Daerah; Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak; Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak; Pemberian dan Pemanfaatan Insentif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dimanfaatkan
untukjasa dan operasional pelayanan Kesehatan serta untuk memperoleh hasil pembagian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat secara proporsional, dipandang perlu mengatur pedoman pemanfaatannya;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme Jaminan Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelolaan Pendapatan dan Penganggaran; Pemanfaatan Dana Non Kapitasi; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten Aceh Barat tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten telah mengatur tentang PBB-P2
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 4 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023, Permenkau No. 148/PMK.07/2010, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri No. 213/PMK/07/2010 dan No. 58 Tahun 2010, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Qanun Kab. Aceh Barat No. 3 Tahun 2016, Qanun Kab. Aceh Barat No. 3 Tahun 2022, Qanun Kab. Aceh Barat No. 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati ini mengatur 86 Pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XXV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
Peraturan Bupati Aceh Barat No. 77 Tahun 2013
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 31 Tahun 2024
Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 85 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
UU No. 28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 40 Tahun 1994, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri no. 108 Tahun 2016, Qanun Kab. Simeulue No. 3 Tahun 2019
Peraturan ini berisi 40 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
