Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tah un Anggaran 2024 yang baik, tertib,
efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran
2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran
2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Norn or 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8
Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun
2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan Nomor 72);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pelaksanaan APBD
BAB III Penatausahaan Keuangan Daerah
BAB IV Akuntansi Keuangan Daerah
BAB V Standarisasi Biaya
BAB VI Bantuan Biaya Pendidikan
BAB VII Tambahan Penghasilan Pegawai ASN
BAB VIII Perjalanan Dinas
BAB IX Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
BAB X Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
BAB XI Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
BAB XII Dana Alokasi Khusus
BAB XIII Pengadaan Barang dan Jasa
BAB XIX Pembayaran Uang Muka
BAB XX Dokumentasi Pembangunan Fisik
BAB XXI Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi
BAB XXII Koordinasi
BAB XXIII Pelaporan
BAB XXIV Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB XXV Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB XXVI Ketentuan Peralihan
BAB XXVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
115 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR - 37 - TAHUN - 2022 - TENTANG - PERJALANAN - DINAS - JABATAN - DALAM - NEGERI - BAGI - PEJABAT - NEGARA, - PIMPINAN - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH, - APARATUR - SIPIL - NEGARA, - PEGAWAI - TIDAK - TETAP, - PEGAWAI - YANG - DITUGASKAN - DAN/ATAU - DIPERBANTUKAN, - PIHAK - YANG - DIIKUTSERTAKAN - DAN - PIHAK - LAINNYA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang Ditugaskan dan/atau Diperbantukan, Pihak yang Diikutsertakan dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang Ditugaskan dan/atau Diperbantukan, Pihak yang Diikutsertakan dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu diubah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 yaitu Ketentuan Pasal 8 ayat (1) , Ketentuan Pasal 9 ayat (1) , Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, Ketentuan Pasal 17 ditambah satu (1) ayat yaitu ayat (4), Ketentuan lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
8 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2024
pembentukan organisasi dan kerja uniT pelaksana teknis daerah sistem penyediaan air minum
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 49 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 17 Tahun 2019; PP NO 122 Tahun 2015; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 11 Tahun 2017; Peturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; PERMENDAGRO NO 12 Tahun 2017; PERDA NO 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah sistem penyediaan air minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredipemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 79 Tahun 2020; Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten yang terdiri dari: 1) Ketentuan Umum, 2) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, 3) Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah, 4) UP KKPD, 5) Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaa KKPD, 6) Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD, 7) Keterlanjuran Pembayaran Dan Pengaduan Permasalahan Penggunaan KKPD, 8) Penarikan KKPD, 9) Biaya Penggunaan KKPD, 10) Monitoring Dan Evaluasi, 11) Ketentuan Lain-Lain, 12) Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Halaman : 31 Hlm, Lampiran : 27 Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong peran masyarakat dan sector swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oien Pemerinan Daeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masayarakat dan/atau penanaman . modal sesuai kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2019; UU Nomor 24 Tahun 2019; PP Nomor 05 Tahun 2021; PP Nomor 06 Tahun 2021; PP Nomor 07 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perpres Nomor 10 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021; Qanun Prov. Aceh Nomor 5 Tahun 2018; Qanun Kab. Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari: 1) Ketentuan Umum, 2) Maksud dan Tujuan, 3) Ruang Lingkup, 4) Prinsip-prinsip, 5) Kewenangan Penanaman Modal, 6) Jenis Usaha, 7) Bentuk Insentif dan Kemudahan, 8) Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan, 9) Pemohon, 10) Jangka Waktu dan Frekuensi, 11) Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, 12) Dasar Penilaian, 13) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawa, 14) Pelaporn dan Evaluasi, 15) Pembinaan dan Pengawasan, 16) Ketentuan Lain, 17) Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
18 Hlm , Lampiran : 11 Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 136 Peraturana. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2023;
Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024 memuat arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran II] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in1.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Lamp III
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 14 Tahun 2024; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023; Perbup Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2023;
mengatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 yang memuat penerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
mencabut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2024
Perbup Kab. Mamasa No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Mamasa No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Mamasa No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa karena adanya pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2024, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2017; PP No.71 Tahun 2010; PP No.248 Tahun 2018; PP No.55 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Mamasa No.9 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 berjumlah Rp 963.802.141.502,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp1.017.276.022.663,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 18 Tahun 2023
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Penandatanganan Surat Keterangan Hasil Ujian, Ijazah Dan Raport
ABSTRAK:
Menimbang : . bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengalami kekosongan Kepala Sekolah, perlu dilakukan pengangkatan pelaksana tugas
; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pendidikan, yaitu penandatanganan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU), ljazah dan Raport, perlu memberikan wewenang kepada Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, . Peraturan Ment.eri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 , . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik f ndonesia Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2022.
Materi pokok: Peraturan ini dibentuk dalam rangka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan dimaksud karena pejabat definitif berhalangan tetap maka perlu menunjuk Plt Kepala Sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Jumlah halaman : 6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan
terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/
keselamatan, estetika dan lingkungan maka ketentuan
mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan guna mendukung optimalisasi pendapatan
daerah dari Pajak Reklame dan guna mengatur
penyelenggaraan Reklame agar tidak mengganggu
keterlibatan, keindahan dan keselamatan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
9, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Neagara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian
Bagian Jalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRTM/2011
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri
B);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
JENIS REKLAME
BAB III
KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME
BAB IV
PERIZINAN
BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB VI
NILAI SEWA DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
BAB VII
PENGURANGAN PAJAK
BAB VIII
KLASIFIKASI KAWASAN
BAB IX
MASA PAJAK
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI
PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME
BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame
29
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
