Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024

PENYELENGGARAAN REKLAME

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS REKLAME BAB III KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME BAB IV PERIZINAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI NILAI SEWA DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BAB VII PENGURANGAN PAJAK BAB VIII KLASIFIKASI KAWASAN BAB IX MASA PAJAK BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN REKLAME

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

02 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2024

Tanggal Berlaku

02 Januari 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 55 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

reklame
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:	a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/ keselamatan, estetika dan lingkungan maka ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Reklame dan guna mengatur penyelenggaraan Reklame agar tidak mengganggu keterlibatan, keindahan dan keselamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame; 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRTM/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri B); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS REKLAME BAB III KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME BAB IV PERIZINAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI NILAI SEWA DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BAB VII PENGURANGAN PAJAK BAB VIII KLASIFIKASI KAWASAN BAB IX MASA PAJAK BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024

PENYELENGGARAAN REKLAME

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT