Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ploso Tahun 2025-2045
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Rencana Detail Tata Ruang dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2023, PP No 21 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermenATR No 11 Tahun 2021, PermenATR No 5 Tahun 2022, Perda Prov. Jatim No 10 Tahun 2023, Perda Kab. Jombang No 10 Tahun 2021
rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Ploso tahun 2025-2045 yang memuat delineasi, tujuan penataan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, dan kelembagaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
241
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2025;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 113 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
analisis standar belanja TA 2025 dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup; muatan; jenis; pengendalian dan pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya.
Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain ketentuan umum, penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran dan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
penetapan penerima program perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten
Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (6) Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2024 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan
dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan untuk mewujudkan perbaikan penghasilan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengoptimalkan peran aparatur sipil
negara sebagai unsur pererat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja,
dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi
pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 21, penghapusan Pasal 29 ayat (2), perubahan Pasal 29 ayat (3), perubahan Pasal 35 ayat (1), penyusipan ayat (1a) Pasal 35, perubahan Pasal 39 ayat (1), penyisipan Pasal 43A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2024 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan
Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan
Penghapusan Merkuri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah RAD-PPM, Pelaksanaan RAD-PPM, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025.
57 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD Kab Bogor Tahun 2025 No 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
huruf h, ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan mendukung pelaksanaan program
pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
bahwa dalam rangka percepatan proses pelayanan bea
perolehan hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan dan
pelayanan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor
Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023; eraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024
“Dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2025.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024
7 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2025
PERBUP Kab. Brebes No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan
masyarakat, perlu diatur mengenai organisasi dan tata
kerja Dinas; bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam
pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Daerah
dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Dindikpora, Dinkesda, DPU, DPSDAPR, Dinperwaskim, Dinsos, Satpol PP, Dinpermades, DP3KB, DLH, Dindukcapil, Dinhub, Dinkominfotik, Dinkopumdag, Dinperinaker, DPMPTSP, Dinbudpar, Dinarpus, Dinkan, DPKP, DPKH, Kepegawaian, UPTD, UOBK dan UOBF, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes 110 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2024 dicabut.
145 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa
yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlu didukung dengan perencanaan dan pelaksaaan
penganggaran yang baik dengan mendasarkan pada standar
harga satuan Pemerintah Desa; bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab, perlu
dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran yang
antara lain terdiri atas rencana anggaran biaya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran
memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga
untuk setiap kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun.
Didalam Peraturan ini diatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
30 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Pemalang No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
se~ara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas
kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan
tambahan penghasilan sebagai salah satu bentuk
penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil; bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum,
pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur
dan seragam maka perlu diatur dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pemberian TPP, Kriteria Pemberian TPP dan Penetapan Basic TPP, Sasaran Pemberian TPP, Penilaian TPP PNS, Besaran TPP, Pembayaran TPP, Pengurangan TPP dan Penundaan TPP, TPP bagi Pejabat yang Merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, Penghentian TPP, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Lain-Lain, Pembiayaan, ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2024 dicabut.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
