Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun 2004;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 18 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2000; UU No 34 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 104 Tahun 2000; PP No 105 Tahun 2000; PP No 107 Tahun 2000; PP No 108 Tahun 2000; PP No 109 Tahun 2000; PP No 84 Tahun 2001; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; Kepmendagri No 29 Tahun 2002; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 20 Tahun 2004; Kepbup Tegal No 2 Tahun 2004; Kepbup Tegal No 23 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perhitungan APBD Tahun 2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kaupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Pegambilan dan Pengelohan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 entang Pembentkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah an Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten lembrana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan untuk dapat secara efektif dilaksanakan perl ditetapkan Peraturan pelaksanaannya
b.bahwa dasar pengenaan dari tarif pajak yang sudah berlaku sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 1707 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 4 Tahn 2003 tentang Pajak dan Pengolahan Bhan Galian Golongan f ada beberapa jenis pajak dan nilai jualnya sudah idak sesnai lagi dengan nilai pasar atau harga standar yang baru.
c. bahwas berdasarkan pertimbangan hurut a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan upati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Tahun 203 tentang Pajak Pengambiian dan Pengolahan Bahan Galan Golongan C.
Unang-Undang Nomor 69 Tahu 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang - Undang Noor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Noror 25 Tahun 2000
Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000
Peraturan Pererintah Nomor 65 Tahun 2001
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan ini mulai berlakau sejak tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2005.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2005
Pembulatan - Ke Atas - Tarif Air Minum - pada Perusahaan Daerah Air Minum - "Tirta Batang Hari" - Kabupaten Batang Hari
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2005/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembulatan Ke Atas Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kemampuan, untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup serta meningkatkan keprofesionalisme kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" maka dipandang perlu untuk pembulatan Tarif Air Minum;
Dengan semakin meningkatnya sistem pelayanan secara berkesinambungan kepada masyarakat dan khususnya pelanggan PDAM "Tirta Batang Hari" maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 467 tahun 2003 tentang Perubahan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang hari;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembulatan Keatas Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; Perda No.12 Tahun 1990; Perda No.14 Tahun 2002; Perda No.15 Tahun 2002;
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pembulatan Keatas Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari; Meliputi; Besarnya Pengenaan Tarif;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2005.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 467 Tahun 2003 tentang Perubahan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ijin Penerangan Jalan dan Pembagian Quota Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
balrwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tangga 10 Juli 2005 tentang Penghernatan Energi maka dipandang perlu diadakan pengaturan, perbinaan dan pengendalian terhadap penggunaan/pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapan Peraturan Bupati Jepara tentang Perberian lzin cdan Pembagian Quota Lampu Penerangan Jalan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2862.K/841/NE/93; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Obyek dan Subyek Izin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Pembagian Quota
Bab IV Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin
Bab V Kewajiban dan Larangan
Bab VI Pencabutan Ijin
Bab VII Biaya
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2005.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan
Peratuan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002; Perda No. 1 Tahun 2005; Perda No. 3 Tahun 2005; Perda No. 4 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Pemindahan Dan Penempatan Staf ( Pelaksana) Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Secara Penuh Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kegiatan organisasi Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) perlu mengatur Pegawai
Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut
perlu menetapkan penyetaraan jenjang jabatan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Jabatan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
80/KEP/M.PAN/9/2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh serta Penyetaraan Jenjang Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
