TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - EMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYANTUN
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD.2005/No. 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga, per1u adanya dukungan masyarakat, lembaga
masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha yang bekerjasama datam
bentuk kemitraan; bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga tersebut huruf a dan sesuai dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka dipandang per1u
membentuk Sadan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi, susunan keanggotaan, biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor:411.4/1138/2003 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2005
PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA TEKNIS - DINAS - (UPTD) - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - NEGERI
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2005/30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab. Bogor No. 16 Tahun 2004; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri, antara lain: Dalam hal dilakukan pembentukan SMAN baru dan/atau perubahan nama dan tempat kedudukan SMAN yang sudah ada, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2005.
5 hlm (lampiran 2 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2005
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahPerumahan, Permukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahw~ berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; bahwa tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peratura_n Bupati tentang Tunjangan Petumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor ·10 Tahun 2004; Undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005.
PERBUP ini mengatur tentang tunjangan perumahan yang ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati diberikan Tunjangan Perumahah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana Tahun 2005
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Jembrana, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jernbrana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jernbrana Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005.
Kode Wilayah Administrasi Pernerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemenntahan yang dijadikan pedoman dalam penataan system infonnasi pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005.
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 29 Tahun 2005
Kriteria - PEMberian - penghargaan - atas - keberhasilan - dalam - optimalisasi - pendapatan - asli - daerah - (pad) - kabupaten - ciamis - tahun - anggaran - 2005
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2005/29 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
Untuk mendorong dan memotivasi Kecamatan dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diberikan penghargaan. Guna mengatur kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab. Ciamis No. 14 Tahun 2002; Perda Kab. Ciamis No. 17 Tahun 2004; Perda Kab. Ciamis No. 21 Tahun 2004; Perda Kab. Ciamis No. 23 Tahun 2004; Perda Kab. Ciamis No. 3 Tahun 2005; Kepbup Ciamis No. 9 Tahun 2002; Kepbub Ciamis No. 900/Kpts.184-Huk/2002.
Peraturan ini mengatur tentang kriteria pemeberian penghargaan atas keberhasilan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2005, yang meliputi; Ketentuan Umum; Kriteria pemberian penghargaan; Pengelompokan Kecamatan; Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005, Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana tidak sesuai dan perlu disesuaikan;
b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan maka tarif Angkutan Penumpang Umum perlu disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan dan kernarnpuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha Penyedia Jasa Angkutan Urnum;
c. bahwa memperhatikan Ketetapan Menteri Perhubungan Nomor: KM 59 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tarif Jarak untuk Angkutan Penumpang Umum, dan Surat Dinas Perhubungan Propinsi Bali Nomor: 551.21/16428/Dishub, perihal Penetapan Sementara Tarif Angkutan Penumpang Umum AK.DP di Propinsi Bali;
d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c. maka perlu mengadakan penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nornor 34 Tahun 1964; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KMK.013/1991; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nornor KM. 35 Tahun 2003.
KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasai 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005, periu membentuk Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 T ahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005
PERBUP ini mengatur mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2005.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
