Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka perlu mengatur kembali peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Larangan dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, khususnya minuman keras, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 13 Tahun 1995; Kepres No. 3 Tahun 1997; Perda Kab. Kutai Timur No. 11 Tahun 2004
Ketentuan Umum; Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); Tata Cara Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Produksi Minuman Beralkohol; Pengawasan Peredaran dan Penjualan; Pelaporan; Penertiban; Sanksi Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2005.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23.A Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelatihan Swadana bagi Tenaga Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan fasilitas latihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Tegal serta banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap pelatihan tenaga kerja, dipandang perlu dilaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal secara swadana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pelatihan Swadana bagi Tenaga Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 10 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 71 Tahun 1991; Permenaker No Per.02/Men/1987; Kepmenaker No KEP.3203/M/SJ/1988; Permendagri No 3 Tahun 2005; Perda Kab Tegal N 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2004; Kepbup Tegal No 28 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis dan lamanya pelatihan, biaya pelatihan, tata cara penyerahan biaya pelatihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2005.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 14.A Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelakanaan Pengesahaan Site Plan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1A Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nornor Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran
2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; scbagairnana telah
diubah dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1997; Undang-Undung Nomor 25 Tuhun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undcng Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001; Peraturan Pernerintah Nornor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 5 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nornor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2005;
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2005.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 250 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 250, BD.2006/Seri No.27 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Index Biaya Kegiatan, Pengadaan dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan, pengadaan dan pemberian
honorarium dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu
ditetapkan Standarisasi Indek Biaya Kegiatan,
Pengadaan dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2006;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 467 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan standarisasi index biaya kegiatan, pengadaan dan honoraium pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 245 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan;
b. bahwa sesuai Surat Gubernur Bali Nomor : 903/1765/Sekret, tanggal 4 April 2005, perihal hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang APBD dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jernbrana Tahun Anggaran 2005, maka ditetapkan Peraturan Bupati Jernbrana tentang Perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005.
Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005.
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2005.
-
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 200 Tahun 2005
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 200, BD.2005/No. 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk memadukan aspirasi masyarakat dengan program
Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Perencanaan
Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, maka
diperlukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Banyumas; bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan
mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pertu diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tahapan dan substansi perencanaan pembangunan daerah, tata cara penyelenggaraan musrencang kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang Kabupaten, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2005.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 199 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Uji Coba Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Masyarakat pada Puskesmas, maka perlu meningkatkan mutu
Pelayanan sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Masyarakat dan
Sarana prasarana yang Iebih Memadai; bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 47 Tahun 1999 tentang Uji Coba Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, sudah tidak
memadai dengan kondisi saat ini sehingga perlu segera mencabut Uji
Coba tersebut; bahwa untuk maksud tersebut perlu mencabut Keputusan Bupati dimaksud dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 A Tahun 1987 dan Nomor 87 Tahun 1987; Keputusan Bersam Menteri Kesehatan dan Menten Dalam Negeri
tanggal 20 Desember 1993 Nomor 120/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 47 Tahun 1999;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 47 Tahun 1999 dicabut.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
