Wewenang - Penandatanganan - Surat - Tugas - Pengawasan - di - Lingkungan - Inspektorat - Kabupaten - Bandung - Barat
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2007 No. 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, diperlukan adanya pendelegasian kewenangan secara khusus untuk menandatangani surat tugas pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara obyektif, tepat waktu dan tepat sasaran.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 9 Tahun 2008; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Perbup Bandung No. 6 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pengawasan; Kewenangan Penandatanganan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 9 Tahun 2008
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2007
SEKRETARIAT - LEMBAGA - PENYIARAN - PUBLIK - LOKAL - KABUPATEN - KUNINGAN
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2007/No.51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, dipandang perlu membentuk Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 4 Tahun 2007; Perbup Kuningan No. 7 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2007.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2007/13 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan keseragaman dalam pencatatan
data dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diberikan
pedoman pelaksanaannya;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Desa ;
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Administrasi Desa, Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2007.
Peraturan Yang Dicabut: Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
256/KPTS/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 54 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Pasal 26 avat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlunya menyusun Rencana Kerla Pemerintah Daerah (RKPD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2008 dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahurr 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2006
PERBUP ini mengatur tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2008 merupakan landasan dan Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabuoaten Pati dan sebaaal landasan ooeraslonal bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerla dan Anggaran (RKA) Tahun 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap, kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diberikan Tunjangan Khusus; bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 3 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 3 5 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Bab III Tunjangan Khusus
Bab IV Mekanisme Pemberian Tunjangan Khusus
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2007.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, bd tahun 2007/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya pejabat yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dan
pembinaan profesi guru; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tahapan Seleksi Calon Pengawas Sekolah
Bab III Penetapan Nominasi Calon Pengawas Sekolah
Bab IV Penetapan nominasi Calon Pengawas Sekolah
Bab V Ketentuan Perlaihan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2007.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 024 Tahun 2006 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran APBD Kab Tegal Tahun 2007 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal No 4 tahun 2007; bahwa dengan asanya usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal tentang pergeseran anggaran tahun anggaran 2007, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal No 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tegal tentang Perubahan Lampiran II Perbup Tegal No 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kab Tegal TA 2007;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 18 Tahun 1997; UU No 21 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2007; Perbup tegal No 4 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada kode rekening lajur 3 dan lajur 4 dalam Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2007.
Peraturan Bupati Tegal No 4 Tahun 2007
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,PELANTIKAN,PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2007/17 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dan Swasta Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun Pelajaran 2007/2008
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jembrana Tahun 2006
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya laporan Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah ( LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi misi dan Tuiuan serta Sasaran Organisasi
b. bahwa untuk metaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah ( LAKIP ) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemeintah ( LAKIP) Kabupaten Jernbrana:
Undang-Undang Nomor 69 T ahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tanun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004
Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2007
Pasal 4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2007.
-
-
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
