Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 11
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53
Tahun 2000, dimana untuk Kabupaten Temanggungtelah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor
441.4/227 Tahun 2001, sesuai dengan Rapat kerja Nasional
(RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan Tahun 2005, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh kerena itu perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan
Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Temanggung; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan
Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Temanggung;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan, kedudukan, fungsi, dan susunan organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45/02 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Makanan Tambahan (Extra Fooding) Bagi Penyelenggara Kearsipan
Pada Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional
yang harus dikelola, dipelihara, diselamatkan, dan dilestarikan
sebagai bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk
kelangsungan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan; bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pengelolaan
arsip, maka para penyelenggara kearsipan perlu ditingkatkan
derajat kesehatannya melalui pemberian makanan tambahan
(ekstra fooding) agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi
sehingga kondisi fisik tetap terjaga dengan baik; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan b memetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Makanan Tambahan (Ekstra Fooding) bagi Penyelenggara
Kearsipan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 tahun 1971; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Ekstra Fooding diberikan
selama dua puluh hari setiap bulannya yang besarnya mengacu pada
ketentuan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan
dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Temanggung Tahun Berjalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelayaan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah perlu upaya penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan perizinan; bahwa dengan belum diberlakukannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung maka perlu
ditetapkan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dant ujuan, pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, tata naskah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 500/29 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi yang
responsif, efektif dan efisien, perlu adanya koorsinasi dan
sinkronisasi program pembangunan; bahwa untuk ncapai hasil yang maksimal, perlu disusun
langkah-langkah untuk mencapai keselarasan, keharmonisan,
dan sinergi di antara stakeholders pembangunan di bidang
ekonomi; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Koordinasi Pembangunan Bidang
Ekonomi Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan yang harus
dipedomani untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program
pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2006.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.4/37 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Administrasi Pemakaian Los dan Kios Pasar Ikan Dangkel
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pengembangan perikanan di
Kabupaten Temanggung dan memperluas kesempatan lapangan
kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi
pembudidaya ikan dan peningkatan taraf hidup bagi
pembudidaya ikan dan peningkatan pendapatan daerah perlu
adanya peningkatan pelayanan pemasaran ikan; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menerbitkan
Peraturan Bupati Temanggung tentang Biaya Administrasi
Pemakaian Los Dan Kios Pasar Ikan Dangkel;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama dan obyek serta subyek biaya
administrasi pemakaian los dan kios pasar ikan dangkel, prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan, prinsip, sasaran serta tata cara perhitungan biaya administrasi, persyaratan permohonan pelayanan perizinan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pengawasan, pengelolaan pasar ikan dangkel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara No. 1.A Tahun 2006
TATA - CARA - PERIZINAN - PERTAMBANGAN - DAERAH - BAHAN - GALIAN - GOLONGAN - C
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, BD.2006/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pengambilan Bahan Galian Golongan C Merupakan Salah Satu Jenis Obyek Pajak Daerah
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1980; Perda No. 1 Tahun 2004
Ketentuan Umum, Penggolongan Bahan Galian, Wilayah Pertambangan, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Syarat Kedalaman Dan Peralatan Yang Digunakan, Batas Produksi, Luas Wilayah Dan Jangka Waktu Sipd, Hapusnya Sipd, Hak Dan Kewajiban Pemegang Sipd, Larangan, Hubungan Pemegang Sipd Dengan Pemilik Hak Atas Tanah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.3/36 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah didelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan pelayanan perizinan di Kabupaten Temanggung kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, maka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur prosedur penyelenggaraan; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/35 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola penyelenggaraan pelayanan perizinan, prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan, jangka waktu maksimal penyelesaian perizinan, persyaratan permohonan pelayanan perizinan, biaya pelayanan perizinan, tata cara penanganan pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 470/24 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pengelolaan Data Kependudukan dan Pelayanan Dokumen Penduduk
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan
kualitas pelayanan menyelenggarakan pemerintahan di bidang
kependudukan, perlu diberlakukan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan dalam pengelolaan Data
Kependudukan di Kabupaten Temanggung; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pengelolaan
Data Kependudukan dan Pelayanan Dokumen Penduduk di
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006; Keputusan Bupati Temanggung Nomor 903/119/2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang arah kebijakan dan penggunaan SIAK, pencetakan KTP dan KK, pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil, pelaksanaan pengelolaan SIAK, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 520/33 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan Revitalis
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Revitalitas
Penyuluhan Pertanian, dan guna mewujudkan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien, perlu adanya
kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan untuk
memperkuat kinerja kelembagaan Balai Informasi dan
Penyuluhan Pertanian Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap
kecamatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertanian Nomor 54 tahun 1996 dan 301/Kpts./L.P.120/4/1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1999; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, program penyuluhan pertanian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 690/06 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Temanggung yang berlaku saat dipandang tidak
sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan
Perusahaan; bahwa guna peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Temanggung, perlu ditetapkan kembali
Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Temanggung; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, direktur, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2006.
Keputusan Bupati Temanggung Nomor 061/218/1989 dicabut.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
