Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya Pegawai
Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan pengawasan
pendidikan di sekolah;
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 91/KEP./M.PAN/1 0/2001 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 13 Tahun 2007;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
91/Kep/M.PAN/l 0/2001; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Rumpun Jabatan, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab Dan Wewenang, Wilayah Tugas, Formasi, Pengadaan, Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali Dan Pemberhentian Dari Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Administrasi Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa serta untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu disusun pedoman administrasu desa di Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 54 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputu san Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/
2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah telah ditetapkan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tugas Tambahan
sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan hasil ernluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 13 Tahun 2005 dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2005 perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala
Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Dasar, Formasi, Pengadaan, Pengangkatan, Masa Tugas, Pemindahan, Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Pengawasan Dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2007
PERBUP Kab. Pemalang No. 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan
perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan berbagai
kebijakan dan kegiatan antara lain dengan penggunaan pakaian
Batik Pemalang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006
teutang Penggunaan ·Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri
Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87
Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas
Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang- Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006; Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Ketentuan Pasal 1 diubah dan Ketentuan Pasal 4 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perforasi Benda Berharga, Tanda Bukti Pengeluaran, Reklame Selebaran Dan Kupon Undian
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi
penerimaan pajak dan retribusi daerah maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perforasi Benda Berharga, Tanda Bukti
Pengeluaran, Reklame Selebaran dan Kupon Undian;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Perforasi Benda Berharga, Tanda Bukti Pengeluaran, Reklame Selebaran Dan Kupon Undian
yang meliputi
Obyek, Subyek Dan Pelaksana Perforasi, Bentuk Dan Fungsi Perforasi, dan Perhitungan Perforasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2007.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 49 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DESA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, LD.2007/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa dan
telah diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2007 Nomor 8 perlu diatur petunjuk
pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 8 tahun 2007 tentang peraturan desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2007
PERBUP - JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2007/No.36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyusutan arsip kepegawaian, perlu
diatur jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Kepala Arsip
Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02 tahun 2000 22 tahun 2000 tentang : Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, maka dipandang perlu
menetapkan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas dengan Peraturan Bupati
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Bersama Kepala Arsip
Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02 tahun 2000 22 tahun 2000; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2007.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 48 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2007/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Perpustakaan Umum
sebagai penunjang pendidikan masyarakat baik formal maupun non
formal guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
dipandang perlu adanya penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan umum secara profesional;
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 1990; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 187.A Tahun 2005;
Peraturan bupati (perbup) tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan umum kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2007.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 48 Tahun 2007
PENGAJUAN SPP LANGSUNG, SPP UANG PERSEDIAAN, SPP GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2007/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengajuan SPP Langsung, SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang Persediaan dan SPP Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Pekerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
ABSTRAK:
bahwa untuk membiayai keperluan belanja yang bersifat tetap sebelum ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu memberikan pedoman dan penyediaan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengajuan SPP langsung, SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang Persediaan dan SPP Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengajuan SPP langsung, SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang Persediaan dan SPP Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2007.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2007
PERBUP - JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD.2007/No.35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 045 I 486 I 1994 tanggal 25 April 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. bahwa karena perkembangan keadaan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Perutaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Banyumas Nomor 6 Tahun 2004
Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2007.
107 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
