Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
- Rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan menetapkan kawasan tanpa rokok;
- Melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2016;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/ MENKES/SK/II/ 2004 Tahun 2004;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2007;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 54 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, prinsip, kawasan tanpa rokok, kewajiban, larangan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2017.
9 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh (20 pasal)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
34
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;
UU No, 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2016; PERGUB No. 38 tahun 2016 telah diubah denga PERGUB No. 14 tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Praja Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2017
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Perlu menetapkan Peraturan GUbernur Bengkulu tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Gubernur Bengkulu NO 36 Tahun 2018
UU No 9 Tahun 1967
UU No 5 Tahun 2014
UU No 23 Tahun 2013
PP No 20 Tahun 1968
Pelaksanaan dan Prosedur Pembayran Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 31 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, dan UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
11 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Berupa Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Penetapan Lokasi Dan Pengoperasian Atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Dan Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Penetapan Lokasi Dan Pengoperasian Atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Menjadi Urusan Pemerintah Pusat, Maka Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat Yang Dibentuk Dengan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2009 Perlu Dicabut.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Permenhub No.PM 134 Tahun 2015,Perda No. 8 Tahun 2016, Pergub No. 108 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2017
Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31, BD 2017/NO.31
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Kurang Mampu
Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/Prt/M/2016 tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Mengatur mengenai tata cara, kriteria, dan mekanisme pemberian bantuan untuk pembangunan atau rehabilitasi perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tujuan Bantuan Stimulan, Kriteria Penerima Bantuan, Bentuk Bantuan, Pelaksanaan Secara Swadaya, Proses Pengajuan dan Verifikasi, Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Koordinasi dengan Instansi Terkait
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 18 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2017/30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Kewidyaiswaraan di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, perlu mengatur mengenai Pedoman
Penetapan Pembayaran Honorarium diberikan atas kelebihan
jumlah minimal jam tatap muka bagi Jabatan Fungsional
Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium
Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka
Bagi Jabatan Fungsinal Widyaiswara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19; Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26
Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 43 Tahun
2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun
2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
HONORARIUM KELEBIHAN JUMLAH JAM TATAP MUKA;
BAB IV
PENGATURAN DAN PENGENDALIAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 30 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan jaminan Kesehatan Rakyat Aceh
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah dan hak asasi manusia yang harus dilindungi untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan upaya bersama Pemerintah Aceh, masyarakat dan partisipasi pihak swasta;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang kesehatan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2006; UU No.18 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.19 Tahun 2016; Perpres No.108 Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permen Kesehatan No.71 Tahun 2013; Permen Kesehatan No.28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No.21 Tahun 2016; Permen Kesehatan No.64 Tahun 2016; Permensos No.5 Tahun 2016; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.8 Tahun 2008; Qanun Aceh No.4 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
25 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Mengubah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pengampu hibah
dan bantuan sosial, sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubenrur Jawa Tengah tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi J awa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 2013; UU No 19 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 4 Tahun 2015; Perda Prov Jateng No 1 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 9 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 32 Tahun 2011; Pergub Jateng no 70 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
84 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
