Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 21022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahap Ketiga Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 telah diatur mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2017 dan untuk menjamin kepastian besaran upah sektor/subsektor berdasarkan kesepaka:tan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 telah diatur mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahap Kedua Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/ MEN/2001; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016;
Pergub ini menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Ketiga Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Tata Cara
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau
Retribusi atas kelebihan pembayaran Pajak Retribusi,
wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Gubernur;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur
Bali Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 60)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2016 Nomor 46), sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini,
sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Daerah.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB III TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi
ABSTRAK:
Penyelenggaraan olahraga rekreasi merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmaniai, rohaniah, dan sosial.
Penyelenggraaan olahraga rekreasi di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga dan menumbuhkan semangat untuk senang berolahraga.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU no.13 th.1964, UU No.3 th.20005, UU no.36 th 2009, UU no. 25 th.2009, UU no.23 th.2014, PP no.16 th.2017, PP no.17 th.2007, PP no.18 th.2007, Perda Sulawesi Tenggara no.13 th.2016, Pergub. sulawesi Tenggara No.70 th.2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan olahraga kreasi terkait maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan olahraga rekreasi, pendanaan, pengawasan pengelolaan, penyelenggaraan invitasi, pekan dan festifal olahraga rekreasi, peningkatan kualitas dan kuantitas prasaranan dan sarana olah raga rekreasi, prasarana kawasan olahraga wisata dan sarana olahraga
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2017
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD 2017/61
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan ini terdiri dari 3 Bab dan 27 Pasal, yaitu Ketentuan Umum; Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
mencabut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
38 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembbangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat, telah ditetapkan peraturan gubernur lampung nomor 29 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah tahun 2017
1. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasioanl
2. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
3. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
5. peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah
6. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasioanl sekolah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 15 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 29 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 61 Tahun 2017
unit pelaksana teknis daerah pada balai latihan kerja.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2017/NO.61
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.13 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.31 Tahun 2006; PP No.53 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2010; Pergub No.66 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi organisasi, organisasi, tata kerja, dan eselon pengangkatan dan pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 11 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas PAda Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan
sumber daya mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
penyelenggaraan pengelolaan sektor energi dan sumber daya
mineral yang lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Cabang
Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun
2016 ;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS;
BAB IV
KELOMPOK JABATAN;
BAB V
TATA KERJA;
BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberantasan produksi danjatau peredaran obat dan makanan illegal serta Bahan Berbahaya untuk Pangan di Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Satuan Tugas Pernberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka memberikan pedoman dalam pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/I0/2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembentukan, Tugas dan Fungsi Satgas, Susunan Organisasi, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pelaporan, Kerjasama, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 61 Tahun 2017
PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2017/NO.61
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Banten XVII dan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat wajib pajak di Provinsi Banten, perlu memberikan insentif kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam intensitas pungutan pajak daerah di Provinsi Banten berupa penghapusan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah dan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.28 Tahun 2009 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.58 Tahun 2005 ;5.PMDN No.13 Tahun 2006 ;6.Perda Prov Banten No. 7 Tahun 2006 ;7.Perda Prov Banten No. 1 Tahun 2011 ;8.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2017 ;9.Pergub Banten No. 4 Tahun 2013 ;10.Pergub Banten No.2 Tahun 2017 ;11.Pergub Banten No. 7 Tahun 2017
1.ketentuan umum;2.jenis dan subjek penghapusan;3.masa berlaku dan ketentuan penghapusan;4.pelaporan;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017
TUGAS, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD 2017/60
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 57
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat; b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf
a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan ini terdiri dari 3 Bab dan 30 Pasal yang terdiri dari Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
35 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
