TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN RESTITUSI PAJAK DAERAH
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD.2017/NO.81
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN RESTITUSI PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam penyelesaian permasalahan Wajib Pajak terhadap pemotongan/pemungutan atas suatu ketetapan pajak yang telah ditetapkan dan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlua danya acuan baku yang diimplementasikan secara menyeluruh bagi Wajib Pajak pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Dan Restitusi Pajak Daerah
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.28 Tahun 2009 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.14 Tahun 2005 ;6.PP No.58 Tahun 2005 ;7.PP No.71 Tahun 2010
;8.PP No.55 Tahun 2016 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006;10.PMK No.238/PMK.05/2011 ;11.PMK No.68/PMK.03/2012 ;12.PMK No.9/PMK.03/2013 ;13.PMDN No.64 Tahun 2013;14.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2011;15.Pergub No.29 Tahun 2007
PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK
ABSTRAK:
a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan berupa bagan, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan listrik di Perairan Danau Singkarak, mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian populasi ikan bilih (mystacoleucus padangensis) dan populasi ikan lainnya dan/atau membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan;
b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan khususnya ikan bilih (mystacoleucus padangensis) dari ancaman kepunahan, perlu diatur penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan
Bab III Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2017
tugas - pokok - fungsi - rincian - tugas - unit - dan - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - daerah - di - lingkungan - dinas - ketahanan - pangan - dan - perternakan - pemerintah - daerah - provinsi - jawa - barat
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD 2017/81
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkan Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017, perlu disusun tugas poko, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kalli, terakhir denga UU No. 9 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Prov. Jabar No. 69 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, UPTD di Lingkungan Dinas, Tugas Pokok, Fungsi, RIncian Tugas Unit dan Tata Kerja, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kalli, terakhir denga UU No. 9 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
72 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 81, BD 2017/NO.81
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas, guna mendukung tugas-tugas pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dalam
melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan
pelatihan Pegawai Negeri Sipil, evaluasi dan
pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, perlu adanya
peningkatan kesejahteraan bagi Widyaiswara di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bali Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 65006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi mengamanatkan penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain; bahwa dalam upaya mengenalkan dan melestarikan lingkungan kehidupan dan budaya Jakarta kepada peserta didik di Sekolah/Madrasah diperlukan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 std Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NoMor 67 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah, diantaranya terkait pelaksanaan muatan lokal, penilaian, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017.
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 80 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten TA 2017
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD.2017/NO.80
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.40 Tahun 2004 ;4.UU No.24 Tahun 2011 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.58 Tahun 2005 ;7.PP No.18 Tahun 2017 ;8.PP No.12 Tahun 2013 ;9.PMDN No. 13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.57 Tahun 2011;11.PMDN No.29 Tahun 2016;12.PMDN No.54 Tahun 201713.PMDN No.62 Tahun 2017;14.Perda No.7 Tahun 2006
;15.Perda No.4 Tahun 2017
1.ketentuan umum;2.penghasilan;3.tunjangan kesejahteraan;4.belanja penunjang kegiatan DPRD provinsi banten;5.pelaporan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
32 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017
TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - RINCIAAN - TUGAS - UNIT - DAN - TATA - KERJA - DINAS - KELAUTAN - DAN - PERIKANAN - PEMERINTASH - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD 2017/80
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa ditetapkan Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan Pergub Jabar No. 57 Tahun 2017 harus dilakukan penyesuaian sehingga perlu ditintau kembali dan menetapkan Pergub Jabar tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengn UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 59 Tahun 2013.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja, Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
35 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk kelancaran pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutannya ;
b. bahwa dengan adanya perubahan pola tarif dan penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2011 perlu diganti ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek dan Subjek Retribusi
Bab III Tata Cara Pemungutan
Bab IV Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran dan Sanksi Administratif
Bab V Tata Cara Penagihan dan Kedaluarsa Penagihan
Bab VI Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab VII Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
Bab VIII Keberatan
Bab IX Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab X Kerja Sama
Bab XI Tata Cara Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015
20
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 80, BD 2017/NO.80
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di dinas tersebut dilakukan secara efektif dan efisien, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas, guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas terkait infrastruktur, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
