Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.Kariangau Power Di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau Balikpapan
ABSTRAK:
A. Bahwa Sesuai Ketentuan Lampiran CC Sub Urusan Ketenagalistrikan Huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Bahwa Kewenangan Daerah Provinsi Mencakup Penetapan Tarif Tenaga Listrik Untuk Konsumen Dari Pemegang Izin Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
B. Bahwa Berdasarkan Surat Izin Walikota Balikpapan Nomor 188.45/18/BPMP2t/IV/2003 Tanggal 1 April 2003 Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Menunjuk PT.Kariangau Power Untuk Menyediakan Tenaga Listrik;
C. Bahwa Dalam Rangka Penyediaan Listrik, Diperlukan Pengaturan Tarif;
D. Bahwa Pengaturan Tarif Oleh PT.Kariangau Power Telah Mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/I.2-439/Set-DPRD, Tanggal 05 Juni 2017
UU No.25 Tahun 1956; UU No.30 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2012; PerMenEnergi dan Sumber Daya Mineral No.28 Tahun 2012; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.16 Tahun 2016;
Ketentuan Umum, Tarif Tenaga Listrik, Kewajiban Dan Kondisi Tertentu, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka memperhatikan masa pandemo covid 19, sehingga pelaksanaan pendidikan dan latihan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, sehingga kondisi tersebut mempengaruhi tarif retribusi pelayanan pendidikan yang juga harus disesuaikan besarannya. Perda Kaltim No.1 Tahun 2012 Pasal 36 ayat (3)
tentang Retiribusi Jasa Umum, bahwa perubahan penetapan tarif retribusi diatur dengan Pergub dengan memperhatikan ... harga dan perubahan perekonomian secara kemampuan masyarakat. Tarif retribusi pelayanan pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Peda Kaltim No.1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah dengan Perda No.3 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang diubah terakhir dengan Pergub No.68 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Maka perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kaltim No.1 Tahun 2012
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan yang berubah: Perda No3 Tahun 2018 pada Lampiran III huruf a
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
Peraturan yang Dicabut: Pergub No.68 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pengembangan sumber daya
manusia aparatur yang profesional berbasis kompetensi, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun
2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 89 Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk pemenuhan
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan
pendidikan lanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali
terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana
dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019
Terdiri dari 27 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Lanjutan, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pencantuman Gelar Akademik, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
mengatur mengenai Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
18 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 132 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa Surat Edaran Nomor 903/737/Bid.Angg-BPKAD
tanggal 21 Pebruari 2017 hal pelaksanaan Program/
Kegiatan dan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2016 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kondisi hukum saat ini sehingga perlu
diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 132 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
Pasal I Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 132
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAPROMALUKU No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku tersendiri.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia
yang inovatif, kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasiona-l Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat mengembangkan potensi masyarakat;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kualitas dan kuantitas yang dilakukan berdasarkan karakteristik fungsi dan tuj uan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 20 Tahun 2003, UU No 43 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2014, Perpres No 18 Tahun 2020, PerPusNas No 7 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019,, Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasin Inklusi Sosial
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam penyediaan jabatan pelaksana Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2017 tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa
nomenklatur jabatan pelaksana dalam peta jabatan yang
belum diakomodasikan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nornor 24 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu. menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Daftar
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
mengubah PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2017
mengatur mengenai NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
29 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2015
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - pemberian
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2015/No.24
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinisi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 140 Tahun 2010 tentang Penerima, Pemberian Dan
Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 161 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2010
tentang Penerima, Pemberian Dan Pembayaran Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan,
maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2010 dicabut.
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 24 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelanggaraan pemerintahan yang baik perlu Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur; bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dibutuhkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pegawai pada perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan; bahwa untuk menberikan kepastian hukum mengenai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar pelayanan dan standar operasional prosedur, tata kerja, sarana dan prasarana untuk menjalankan perizinan: a. Bidang Pendidikan; b. Bidang Kesehatan; c. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; d. Bidang Tenaga Kerja; e. Bidang Lingkungan Hidup; f. Bidang Perhubungan; g. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; h. Bidang Penanaman Modal; i. Bidang Kebudayaan; j. Bidang Perpustakaan; k. Bidang Perikanan dan Kelautan; l. Bidang Pariwisata; m. Bidang Pertanian; n. Bidang Kehutanan; o. Bidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral; p. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; q. Bidang Komunikasi dan Informatika; r. Bidang Tata Ruang; s. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; t. Bidang Sosial; u. Bidang Pemerintahan; v. Bidang Perkebunan; w. Bidang Sumber Daya Air.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2011
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi
Tenggara maka perlu menyusun uraian tugas Jabafan Strrkturat maupun Non
Struktural sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
b. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural dan Non Struktural Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara .
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-UndangNomor 47 Ptp' Tahun
1960 tentang-Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan-Undang-gtt4ang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Iidonesia Tuh.tn 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004
Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437j sebagaimana telah
diubah dua kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
8. peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
9. peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
pengelolaan Bantuan Bencana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang {Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara',
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan PenanggUlangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III
URAIAN TUGAS JABATAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BAB IV
KETENTUAN LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
